BPDLH Gandeng 8 Lembaga Dorong Pembiayaan Perhutanan

AKURAT.CO Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) resmi memulai implementasi proyek Blended Finance Model (BFM) untuk memperkuat pembiayaan sektor perhutanan sosial.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPDLH dan delapan lembaga perantara di Jakarta, Selasa (22/4/2026).

Proyek BFM merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk membangun sistem pembiayaan terintegrasi bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Skema ini menggabungkan dana publik, dukungan mitra pembangunan, serta sumber pembiayaan lainnya guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Baca Juga: BPDLH Gandeng Swasta, Pilot Project Dana Hijau Dimulai

Dalam implementasinya, BPDLH bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dan Global Green Growth Institute (GGGI). Kolaborasi ini mencakup penyelarasan kebijakan, dukungan teknis, hingga penguatan kapasitas di tingkat lapangan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Enik Ekowati, menyebut skema blended finance menjadi instrumen penting untuk membuka akses pembiayaan bagi KUPS yang belum sepenuhnya memenuhi syarat perbankan (bankable).

Menurutnya, program ini juga berperan dalam mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030 melalui transformasi ekonomi masyarakat dari skala subsisten menjadi usaha produktif berbasis pasar.

“Koordinasi dengan instansi di tingkat tapak seperti Balai Perhutanan Sosial dan Kesatuan Pengelolaan Hutan sangat penting agar program berjalan selaras dengan rencana pengelolaan kawasan,” ujarnya.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan langkah awal transformasi pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Tantangan utama perhutanan sosial bukan hanya legalitas, tetapi juga keberlanjutan usaha. Blended finance hadir untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan di lapangan,” kata Joko.

Dukungan internasional juga mengalir dalam proyek ini. Pemerintah Inggris melalui UKFCDO memberikan dukungan pendanaan untuk memitigasi risiko investasi di sektor kehutanan, sehingga mempercepat akses modal bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Sementara itu, GGGI melalui program Kemitraan Investasi pada Bentang Alam Berkelanjutan (KIBAR) berperan dalam penguatan model bisnis, asistensi teknis, hingga inkubasi usaha. Skema hibah dalam proyek ini berfungsi sebagai katalis dengan dukungan mekanisme mitigasi risiko untuk mendorong kelayakan pembiayaan komersial.

Baca Juga: BPDLH Salurkan Dana Hijau untuk 1.000 Petani Kakao dan Kopi

Dari total 40 proposal yang masuk, sebanyak 10 proposal dari delapan lembaga perantara terpilih melalui proses seleksi ketat lintas institusi. Program ini akan dijalankan di tujuh provinsi dan mencakup 18 kabupaten/kota, melibatkan 65 KUPS serta 16 kawasan pengembangan terpadu (Integrated Area Development).

Selain itu, proyek ini juga menggandeng sektor swasta sebagai offtaker untuk membuka akses pasar dan menjamin kepastian harga produk KUPS ke depan.

BPDLH memastikan implementasi program akan dilakukan secara akuntabel dan transparan, dengan harapan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan hutan Indonesia.