Soal Subsidi Energi, DEN Nilai DME Juga Bisa Dongkrak Nilai Tambah Domestik

AKURAT.CO Anggota Dewan Energi Nasional Kholid Syeirazi menawarkan paradigma baru dalam melihat skema subsidi energi nasional di tengah dorongan pemerintah mempercepat proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).
Menurut Kholid, subsidi pada proyek DME tidak bisa dipandang semata-mata sebagai beban fiskal. Sebaliknya, subsidi tersebut dinilai menjadi investasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kalau nanti tetap ada subsidi (di DME), ya itu subsidi dari produksi kita sendiri. Kalau LPG kan subsidi dari impor, jadi enggak ada nilai tambah domestik,” ujar Kholid saat ditemui di Jakarta, dikutip Rabu, 13 Mei 2026.
Ia menjelaskan, selama ini Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG. Dari total kebutuhan LPG nasional, sekitar 80% masih dipenuhi dari impor atau sekitar 7,2 juta ton per tahun. Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah (low rank coal) dalam jumlah besar yang belum termanfaatkan optimal.
Baca Juga: MIND ID Tegaskan Komitmen Keberlanjutan, Dorong Inovasi Sosial di Wilayah Operasional
Batu Bara Stranded Bisa Diubah Jadi DME
Menurutnya, cadangan batu bara kalori rendah tersebut dapat dikonversi menjadi DME melalui inisiatif strategis yang tengah dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga.
Proyek yang diresmikan Percepatan Pengembangan Coal to DME oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rangkaian Groundbreaking Proyek Hilirisasi Ke-2 di akhir April 2026 menjadi substitusi LPG, sekaligus menjadi solusi pemanfaatan batu bara stranded yang selama ini minim pasar.
“Kita punya stranded batu bara sekitar 600 juta ton yang itu bisa dimanfaatkan dengan cara dikonversi menjadi DME,” kata dia.
Kholid menilai, pendekatan pembangunan DME tidak bisa dilihat semata dari sisi keekonomian jangka pendek. Sebab, proyek tersebut berkaitan langsung dengan agenda besar ketahanan dan kemandirian energi nasional yang menjadi bagian dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Risiko Impor Energi dan Ancaman Geopolitik
Menurut dia, ketergantungan pada impor energi menyimpan risiko besar, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global seperti konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.
“Misalnya kita punya uang tapi barangnya enggak ada karena ada gangguan pengiriman atau infrastruktur, itu bisa memicu krisis energi. Makanya sumber daya yang kita punya harus dimanfaatkan sendiri,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa perhitungan manfaat proyek DME harus memperhitungkan aspek net social benefit secara menyeluruh, bukan hanya membandingkan harga LPG impor dengan biaya produksi DME.
Menurut Kholid, apabila negara hanya berpatokan pada logika ekonomi murni, maka pembangunan kilang maupun proyek hilirisasi lainnya tidak akan pernah dianggap layak.
“Kalau pertimbangannya murni ekonomi, ya kita impor saja semuanya. Tapi negara harus berpikir untuk kondisi kahar dan ketahanan energi jangka panjang,” katanya.
Baca Juga: Perkuat Bisnis Komersial, PELNI Angkut 55 Ribu Ton Batu Bara per April 2026
Baca Juga: Tekan Risiko Fiskal, Anggota Komisi XII DPR RI Dorong Transaksi Batu Bara DMO Pakai Rupiah
Pemerintah Targetkan Proyek DME Bergerak Tahun Ini
Lebih lanjut, ia menyebut proyek DME saat ini masih terus dimatangkan oleh pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Danantara dan BRIN, terutama terkait kualitas produk dan skema keekonomian agar dapat setara dengan LPG yang digunakan masyarakat.
Kholid mengatakan, pemerintah berharap proyek DME dapat mulai bergerak tahun ini. Namun, untuk detail pelaksanaan dan operator proyek masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Danantara sebagai pihak yang akan mengorkestrasi pengembangannya.
“Nanti ada kolaborasi antara Pertamina dengan Bukit Asam dan seterusnya. Mudah-mudahan DME bisa jalan tahun ini,” ujarnya.
Baca Juga: Potensi Tekan Impor 750 Persen, Reformasi Subsidi DME Jadi Kunci Keberhasilan
Baca Juga: Bukukan Pendapatan 139 Triliun, Integrasi Hilirisisi MIND ID Dinilai Efektif
FAQ
Apa itu DME yang dikembangkan pemerintah Indonesia?
DME atau dimethyl ether adalah bahan bakar alternatif yang dapat digunakan sebagai substitusi LPG. Pemerintah Indonesia mengembangkan DME melalui hilirisasi batu bara kalori rendah untuk mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.
Mengapa proyek DME dianggap penting bagi Indonesia?
Proyek DME dinilai penting karena dapat memanfaatkan cadangan batu bara stranded yang selama ini belum optimal digunakan. Selain itu, DME juga diharapkan mampu menekan impor LPG dan menciptakan nilai tambah domestik dari sumber daya energi dalam negeri.
Apa hubungan DME dengan subsidi energi?
Menurut Dewan Energi Nasional, subsidi pada DME berbeda dengan subsidi LPG impor karena berasal dari produksi dalam negeri. Dengan demikian, subsidi tersebut dianggap mampu memberikan efek ekonomi domestik dan memperkuat industri nasional.
Siapa saja yang terlibat dalam proyek coal to DME di Indonesia?
Sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek coal to DME antara lain MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, Pertamina Patra Niaga, serta dukungan dari pemerintah bersama Danantara dan BRIN.
Mengapa Indonesia masih bergantung pada impor LPG?
Indonesia masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional karena produksi dalam negeri belum mencukupi permintaan masyarakat. Kondisi ini membuat pemerintah terus mencari alternatif energi pengganti seperti DME.
Apa manfaat hilirisasi batu bara menjadi DME?
Hilirisasi batu bara menjadi DME dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, membuka peluang industri baru, memanfaatkan batu bara kalori rendah, serta membantu mengurangi ketergantungan pada impor energi.
Kapan proyek DME Indonesia mulai berjalan?
Pemerintah berharap proyek DME dapat mulai bergerak pada tahun 2026. Namun, detail pelaksanaan dan operator proyek masih menunggu keputusan lanjutan dari Danantara sebagai pihak yang mengoordinasikan pengembangannya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 7Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 8Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal






