Dukung Percepatan PLTS 100 GW, Kementerian ESDM Buka Peluang Revisi RUPTL

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal rencana revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Adapun, revisi ini dilakukan guna mendukung program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 Gigawatt (GW).

“Oh iya tentunya, karena kan regulasi kita mengamanatkan bahwa pembangkit-pembangkit yang masuk itu ya harus direncanakan dulu di dalam RUPTL,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal BTKE Kementerian ESDM, Harris saat ditemui selepas agenda ESSA Summit 2026, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga: Sesuaikan Harga Global dan Geopolitik, Kementerian ESDM Buka Peluang Relaksasi RKAB Secara Terukur

Harris menambahkan, pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan PT PLN (Persero) terkait rencana pengembangan PLTS skala besar tersebut.

Saat ditanya mengenai kemungkinan revisi RUPTL untuk mengakomodasi program PLTS 100 GW pada tahun ini, Harris menyebut pemerintah masih membahas berbagai regulasi pendukung yang diperlukan sebelum kebijakan tersebut dijalankan.

“RUPTL yang ada itu kan tidak dilarang untuk dilakukan revisi. Tergantung dari kebutuhan apakah sekarang atau ke depan. Ya sekarang kita juga sedang membahas regulasi-regulasi yang dibutuhkan untuk itu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengungkapkan pihaknya tengah mempercepat implementasi program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt

Yuliot menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi dasar guna mempercepat implementasi proyek PLTS skala besar tersebut.

Kementerian ESDM sedang menyelesaikan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt.

“Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt. Jadi, itu yang kita lakukan,” kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2027).

Lebih lanjut, Yuliot mengungkapkan, pihaknya telah mengidentifikasi sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa untuk mendukung percepatan pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt.

Yuliot mengatakan, ketersediaan lahan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mempercepat implementasi program PLTS skala besar yang menjadi arahan Presiden.

“Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN, di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24 ribu hektare,” ujarnya.