Bahlil Ungkap Alasan Dorong Kembali Program Kompor Listrik

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjelaskan ihwal diusulkannya kembali program kompor listrik pada tahun 2027.
Bahlil mengatakan, saat ini sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut menyebabkan devisa negara yang keluar untuk pembelian LPG mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
“Dan devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini, harga devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya di atas Rp80 triliun,” kata Bahlil di komplek Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Baca Juga: Arahan Presiden, Bahlil Tegaskan Harga BBM Subsidi dan LPG Tak Akan Naik
Bahlil menyebut, tingginya ketergantungan terhadap LPG impor berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak diimbangi dengan upaya diversifikasi sumber energi rumah tangga.
Karena itu, pemerintah mulai mengkaji kembali program kompor listrik sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi konsumsi LPG sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauruan energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan, program yang tengah disiapkan pemerintah akan menggunakan teknologi kompor listrik generasi terbaru yang dinilai lebih efisien dibandingkan produk sebelumnya.
Selain itu, perangkat yang akan dikembangkan juga dirancang agar dapat digunakan oleh masyarakat dengan daya listrik rumah tangga yang relatif kecil.
“Sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 Kwh. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada,” tutur Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengusulkan program kompor listrik dan motor listrik sebagai bagian dari program strategis tahun 2027.
Kedua program tersebut masuk dalam usulan program infrastruktur pendukung ketahanan energi nasional yang diajukan Kementerian ESDM.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, program kompor listrik dan motor listrik diusulkan melalui anggaran Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) yang mencapai Rp1,8 triliun pada 2027.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp1,5 triliun dialokasikan untuk tiga program strategis, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), kompor listrik, dan motor listrik.
Selain itu, Bahlil juga mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik. Kementerian ESDM, kata Bahlil juga mengusulkan anggaran sebesar Rp675,24 miliar untuk program motor listrik.
Bahlil berharap program kompor listrik dapat memperoleh dukungan dari DPR RI, terutama dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki kebutuhan terbesar terhadap program tersebut.
“Ini saya pikir kita juga minta bantuan dari bapak ibu anggota DPR untuk bisa tahu kompor listrik ini yang membutuhkan di daerah-daerah mana saja supaya bisa kita melakukan kerjasama dan sinkronisasi,” tutur Bahlil.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








