LPCK Hibah Tanah 30 Ha di Cikarang untuk Program 3 Juta Rumah, Mochtar Riady: Harapannya Bisa Ditularkan ke Semua Konglomerat RI

AKURAT.CO PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) menghibahkan tanah seluas 30 ha di kawasan Meikarta untuk pemerintah demi mengakselerasi program 3 Juta Rumah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pendiri Lippo Group, Mochtar Riady mengatakan, beberapa bulan yang lalu putranya, James Riady menceritakan isu backlog perumahan di Tanah Air. Dari situ, mereka tergerak untuk turut memberikan sumbangsih ke bangsa ini.

"Saya sangat gembira mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian ke isu perumahan demi mengembangkan perekonomian Indonesia. James juga bilang bahwa pemerintah ingin membangun ekonomi perumahan tapi kesulitan dalam hal tanah yang tepat. Akhirnya terjadilah serah terima hari ini," ujar Mochtar di sela Penandatangan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo CIkarang Tbk. ke Negara untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah bagi MBR di Wisma Danantara, Senin (29/6/2026).

Baca Juga: LPCK Bukukan Pra Penjualan Rp1,65 Triliun Sepanjang 2025

Mochtar mengaku gembira memiliki putra yang mengerti kepentingan negara, bahwa anaknya, James tak hanya bercerita soal mencari keuntungan semata namun juga turut menaruh perhatian ke keadaan bangsa ini. Ia mengaku berbahagia memiliki putra yang baik seoerti James.

Mochtar menilai, isu perumahan sangat erat kaitannya dengan perekonomian suatu negara. Di tahun 1950, ia pernah membaca artikel yang menyatakan bahwa teori Wealth of Nation-nya Adam Smith akan membawa satu dampak buruk, kepincangan antara si kaya dan si miskin.

"Dan hari ini memang itu terjadi di AS. Di AS ada 2 partai politik yang saling memusuhi dan memberikan dampak sangat negatif ke ekonomi dan ketentraman dunia. Perang AS-Iran membawa inflasi begitu hebat ke seluruh dunia tak terkecuali Indonesia," ceritanya.

AS sendiri, seperti China, mengandalkan salah satunya perumahan untuk memajukan perekonomian mereka.

"Pembangunan ekonomi di AS dan China sangat tergantung dari pembangunan perumahan. Karena ini menyangkut 174 jenis industri, bukan single industry. Pembangunan perumahan ini seyogyanya bisa menjadi suatu motor penggereak ekonomi bangsa Indonesia," ujar Mochtar.

Untuk itu, kesulitan-kesulitan yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia perlu menjadi perhatian seluruh pihak. "Untuk itu saya merasa kami bisa ikut menyunbang sesuatu untuk mengatasi masalah kemiskinan lewat serah terima hari ini," ujar MOchtar.

Iapun berharap langkah Lippo Group menjadi awal dan menginspirasi para konglomerat lainnya untuk turut memberikan sumbangsih meringankan permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini.

"Semoga pemikiran yang baik ini tak hanya terjadi di Lippo Group, tapi bisa diikuti ditularkan ke semua konglomerat. Di Indonesia saya kira tak kurang dari 100 pengusaha besar. kalo setiap pengusaha besar bisa ikut sumbangsih, maka itu bisa menjadi satu manfaat yg luar biasa bagi bagsa kita," harap Mochtar.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, yang hadir bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Menkeu Purbaya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan perwakilan Pemda Jabar maupun Pemkot Bekasi turut mengapresiasi langkah Lippo Group hari ini.

"Terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya terutama kepada Pak Mochtar dan Pak James serta Jajaran Lippo Group yang telah memberikan lahan karena dampaknya ini akan sangat besar dan signifikan. Akan dibangun 141.000 unit, paling tidak bisa berdampak bagi 500-600 ribu warga. Kami siap menjalankan amanah ini menyelesaikannya tepat waktu agar manfaatnya yang luar biasa bisa segera dirasakan kerutama bagi MBR," ujar Rosan.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan hibah lahan ini menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan swasta dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat. "Saya berharap hibah ini menjadi contoh bagi kelompok usaha lainnya. Tanah negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Maruarar menegaskan proses hibah telah dikonsultasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendapat pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah pun akan bergerak cepat menyelesaikan seluruh tahapan administrasi agar pembangunan dapat segera dimulai.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan proses akad dengan calon penghuni dapat dimulai tahun ini. Menurutnya, tantangan terbesar pembangunan rumah susun selama ini adalah ketersediaan lahan yang strategis, sehingga hibah dari Lippo menjadi momentum penting bagi percepatan Program 3 Juta Rumah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah Lippo Group yang dinilai menunjukkan semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha. "Hibah ini merupakan bukti nyata kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendukung program strategis nasional. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan cepat dan tidak membebani APBN," katanya.

Ia memastikan pemerintah juga akan memberikan kemudahan administrasi, termasuk terkait aspek perpajakan atas hibah tersebut agar tidak menghambat partisipasi dunia usaha dalam mendukung program pemerintah.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid berkomitmen mempercepat seluruh proses legalitas pertanahan. "Kami ingin prosesnya selesai secepat mungkin agar yang membantu tidak kapok. Mudah-mudahan langkah ini juga diikuti kelompok usaha lain," katanya.

Senada, Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai hibah lahan tersebut menjadi tonggak penting keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program pemerintah.

"Ini menjadi contoh bahwa swasta ikut bergerak membantu negara. Kami berharap seluruh proses pelaksanaannya dapat berjalan cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh memastikan lembaganya akan mengawal tata kelola program agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga benar-benar dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah.