Sertifikasi Aset Tanah Jadi Asa BUMDes Majujaya Ciptakan Lompatan Usaha dan PADes

AKURAT.CO Upaya sertifikasi lahan bengkok (garapan) seluas 13,37 ha di Desa Tunggaljaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Majujaya dipandang sebagai fondasi penting untuk mendorong transformasi ekonomi desa.

Bagi pengelola BUMDes, kepastian legal atas aset desa bukan sekadar administrasi pertanahan, tetapi menjadi pintu masuk menuju penguatan modal, ekspansi usaha, hingga peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Ketua BUMDes Majujaya, Herdi (59), mengatakan saat ini pihaknya sedang memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan desa yang selama ini menjadi basis kegiatan usaha ketahanan pangan. Menurutnya, keberadaan sertifikat akan menjadi landasan agar aset desa dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Dari Sawah ke Laut: Transformasi BUMDes Curug Bening Kertajaya Buka Jalan Baru Ekonomi Desa

“Aset desa sesuai Permendagri 1/2016 kan dikelola BUMDes, ini kami lagi proses SHM agar aman dulu atas nama desa. Sudah kami ajukan ke Kemendes, Dinas ATR/BPN Kabupaten Pandeglang, semoga sebelum Agustus sudah jadi SHM, rekomendasi Bupati Pandeglang sudah keluar sejak 28 Oktober 2025,” ujar Herdi.

Ia menegaskan, sertifikasi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk membuka ruang permodalan dan mempercepat pertumbuhan usaha desa. Saat ini, bantuan dari pemerintah desa berupa Anggaran Dana Desa sifatnya masih sangat terbatas. Hanya belasan juta rupiah, itupun habis untuk pembelian inventaris ATK.

^{Warga mengelola lahan pertanian BUMDes Majujaya, Desa Tunggaljaya, Sumur, Pandeglang}

BUMDes Majujaya berdiri sejak 2018 dan beranggotakan 10 orang. Fokus usaha BUMDes Majujaya di sektor pertanian. BUMDes menjual pupuk, herbisida, pestisida dan kebutulan petani lainnya. BUMDes mengambil sedikit marjin untuk mengganti biaya modal dan transportasi, semisal Rp20-30 ribu per kantong pupuk.

Keuntungan maupun PADes yang dibukukan BUMDes pun masih terbatas. Paling banyak Rp15 tahun untuk laba setahunm dan Rp2 jutaan untuk setoran PADes setahun. Salah satu kendalanya, masih banyak Gapoktana tau kelompok tani beranggapan pupuk maupun obat yang disediakan oleh BUMDes adalan bantuan desa sehingga tak perlu dibayar alias gratis.

“Gapoktan masih awam dengan model bisnis BUMDes. Perasaan dia adalah bantuan. Bahkan sudah kami komunikasikan berulang bahwa BUMDes ini sifatnya usaha. Kemarin ada nilai penanaman sampai panen itu Rp2,7 juta belum bayar, Gapoktan tanam jagung program Kapolsek kerja sama dengan desa. Ke depan, yang mau ikut aturan kembalikan modal saja yang akan kami kerja sama, yang enggak mau kembalikan kami akan cari gapoktan lain,” tutur Herdi.

Menurut Herdi, jika lahan garapan tersebut sudah turun SHM nya, maka BUMDes bisa lebih leluasa bergerak dengan modal yang tak lagi terbatas. Misalnya ekspansi ke bisnis kelautan, mengingat selain petani (60%), mayoritas warga desa juga nelayan (20%) dan pegadang atau kuli serabutan (20%).

BUMDes sudah mengkalkulasi, dibutuhkan modal sekitar Rp500 juta untuk membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mulai dari jarring atau alat tangkap ikan lain seperti motor laut berkapasitas 5 ton (mesin mitsubisi ps100), badan jalan 200 meter penghubung muara ke jalan nasional, memasang batu dan bronjong sebagai infrastruktur jalan dan sebagainya.

“SHM ini sebagai landasan untuk bergerak. SHM turun, insyaallah lima tahun saja saya pikir sudah ada perubahan aset yang dikelola BUMDes, sudah ada PADes rutin yang lumayan. PHBN (Perayaan Hari Besar Nasional) tidak harus lagi memungut ke warga seperti saat ini. BUMDes juga akan sumbang ke mushola dan masjid itu kan ada 4, kami bantu 12 an karung setiap panen misalnya kami sumbang, supaya barokah,” lanjut Herdi.

Herdi mengaku BUMDes terus mengikuti pelatihan dari berbagai pihak demi meningkatkan kapasitas pengrusnya, termasuk program Desa BRILian. Lalu juga pelatihan atau diklat maupun seminar, seperti belum lama ini di Pasar Rebo yang diselenggarakan Kementerian Keuangan.

“Sering ikut pelatihan juga untuk tukar ide, dimana bumdes lain sudah maju mungkin bisa kami studi. Ini juga baru terdaftar Desa BRILian nanti akan banyak pelatihan kan, cuman ini karena awal-awal saya masih gelap. BUMDes kami kan tadinya juga punya BRILink dari Unit Cibaliun dan Labuan, hanya sudah enggak jalan lagi,” ujarnya.

^{Ketua BUMDes Majujaya, Herdi bersama Sekdes Tunggaljaya, Andi}

Sementara itu, Sekretaris Desa Tunggaljaya, Andi (45), menjelaskan bahwa BUMDes selama ini memang telah mengelola lahan garapan desa sebagai bagian dari aktivitas ekonomi lokal yang bertumpu pada sektor pertanian dan mulai diarahkan ke pengembangan kelautan.

“Kami kan ada tanah garapan atau bengkok (tanah desa) seluas hampir 12,5 hektare. Padi lazimnya, tapi kalau kemarau palawija jagung, kacang panjang, timun, semangka, cabai. Nelayan sih ikan ada yang laku di pasar, gabus, tongkol, kue,” kata Andi.

Menurutnya, selama ini pola usaha BUMDes masih berada pada tahap penyerapan dan distribusi hasil produksi masyarakat di desa yang dihuni 918 KK ini. Namun legalitas aset diyakini akan membuat ruang gerak usaha menjadi lebih luas, terutama dari sisi kapital atau modal.

Mengingat, anggaran desa sudah diprioritaskan untuk KDMP. Di 2026 misalnya, 68% dari dana desa sebesar Rp1,015 miliar atau setara Rp779 juta mengalir ke KDMP dan sisanya untuk insentif LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa). KDMP rencananya akan diisi klinik, apotik, serta BUMDes sebagai pusat jual beli hasil bumi dari masyarakat, termasuk juga program simpan pinjam.

“BUMDes kami baru nampung saja seperti gudang, warga petani dan nelayan jual ke BUMDes, sama halnya nanti dengan KDMP. BUMDes menyerap, dijual lagi ke pasar Sumur. Ada rencana pengembangan tergantung pemberian modal, sesuai instruksi pusat,” ujarnya.

Andi juga mengaku terbantu dengan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha desa, seperti program Desa BRILian. “Sebulanan ini lah kami baru terdaftar ikut program Desa BRILian. Ada pelatihan-pelatihan lewat zoom, banyak sih modulnya dan narasumbernya juga, ada grup WA nya juga Desa BRILIan. Nanti ilmunya untuk meningkatkan usaha di sesa, membantu pemasaran dan sebagainya,” tutur Andi.

^{Warga sedang memberi pupuk di lahan garapan BUMDes Majujaya, Desa Tunggaljaya, Sumur}

Salah satu warga Desa Tunggaljaya, Sutrisno (48), mengatakan selama ini masyarakat melihat BUMDes mulai menjadi ruang baru untuk menyalurkan hasil produksi desa. Menurutnya, kepastian pengelolaan lahan akan memberi keyakinan bahwa usaha desa dapat berkembang lebih besar.

“Kalau lahannya sudah jelas dan dikelola serius sama BUMDes, warga jadi lebih yakin ikut. Harapannya bukan cuma hasil panen terserap, tapi ke depan ada lapangan usaha dan desa juga bisa lebih mandiri. Yang penting manfaatnya benar-benar kembali ke masyarakat,” ujar Sutrisno.

Dengan langkah sertifikasi yang tengah berjalan, Desa Tunggaljaya menempatkan aset desa bukan hanya sebagai tanah garapan, tetapi sebagai fondasi jangka panjang untuk membangun BUMDes yang lebih mandiri, produktif, dan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi desa.