PON 2028: Erick Thohir Tegaskan Tak Ada Venue Baru, Hindari Bangunan 'Mangkrak' Pasca Acara

AKURAT.CO, Pemerintah mengambil langkah ekstrem demi menghemat anggaran negara dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028. Mengikuti instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, ajang olahraga multi-event empat tahunan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut dipastikan berjalan tanpa ada pembangunan venue baru.

Kepastian efisiensi anggaran ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) penetapan tuan rumah oleh Menpora Erick Thohir kepada para kepala daerah di Gedung Graha Kemenpora, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menpora Erick Thohir menegaskan, kebijakan ini diambil agar dana publik dapat dialokasikan secara tepat guna tanpa meninggalkan proyek mangkrak pasca-event.

Pemerintah pusat akan berkolaborasi dengan Kementerian PU, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk memoles fasilitas olahraga yang sudah tersedia di NTB dan NTT.

"Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pelaksanaan anggaran dilakukan seefisien mungkin. Karena itu, pemerintah tidak menyiapkan pembangunan fasilitas olahraga baru di NTB maupun NTT, melainkan mengoptimalkan dan membenahi sarana yang sudah ada," kata Erick Thohir di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Selain efisiensi infrastruktur, Erick juga memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah mengenai tata kelola keuangan. Penyerahan SK yang dilakukan lebih awal ini sengaja dirancang untuk merapikan sinkronisasi anggaran agar tidak meninggalkan utang di akhir kompetisi.

https://akurat.co/arena/867819/kebut-persiapan-pon-2028-erick-thohir-ingatkan-pemda-soal-efisiensi-dan-urusan-utang

"Kita ingin memastikan PON ini berjalan baik secara penyelenggaraan dan administratif. Saya tidak mau ada isu di kemudian hari. Faktanya, masih ada isu dari penyelenggaraan PON sebelumnya di mana anggaran pusat sudah turun, tapi di daerah belum sinkron," tegas Erick.

Senada dengan Menpora, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan tata kelola fiskal daerahnya tetap aman. NTT sendiri telah mengunci anggaran bertahap sebesar Rp250 miliar hingga tahun 2028.

"Kami pastikan tagihan untuk NTB, NTT, dan Jakarta pasti aman dan selesai sebelum tutup tahun 2028," tutur Melki.

Untuk menyiasati ditiadakannya pembangunan venue baru di wilayah timur, Daerah Khusus Jakarta (DKJ) resmi ditunjuk sebagai support system utama guna menampung cabang olahraga yang belum memiliki fasilitas memadai di NTB dan NTT.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapan total ibu kota untuk menjadi backup mechanism dengan menyodorkan ratusan fasilitas olahraga siap pakai bertaraf internasional.

"Jakarta siap menjadi support system. Kami memiliki 36 venue bertaraf internasional di kawasan GBK milik pusat, 220 fasilitas olahraga kelolaan daerah di lima wilayah kota, serta arena privat milik swasta. Akses transportasi seperti LRT rute Velodrome-Manggarai, MRT, hingga TransJakarta juga sudah siap menyokong mobilitas kontingen," urai Pramono.

Di sisi lain, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, mengingatkan agar efisiensi infrastruktur ini diimbangi dengan efisiensi tata kelola atlet. Legenda bulutangkis dunia itu meminta daerah menyetop kebiasaan instan membajak atlet luar daerah demi mengejar gengsi medali.

Kemenpora bersama KONI dijadwalkan mengetatkan aturan mutasi atlet pada pekan depan. Kebijakan ini diambil demi memprioritaskan 21 cabor unggulan yang masuk dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) untuk pembinaan jangka panjang menuju panggung Olimpiade.

"Saya minta KONI mewanti-wanti itu. Jangan sampai hanya karena mengejar medali, daerah jor-joran melakukan transfer atlet secara instan. Fokus kita adalah pembinaan jangka panjang," kata Taufik.