Dedi Mulyadi Akan Beri Sanksi Wamil untuk Geng Motor di Jawa Barat

AKURAT.CO Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, berwacana untuk menerapkan sanksi wajib militer (wamil) bagi para pelajar yang tertangkap terlibat dalam aksi balap liar.
"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, perkelahian antar pemuda, antar siswa, kita akan masukin wamil," ucap Dedi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Baca Juga: Polisi Tembak Anggota Geng Motor di Semarang, IPW: Tindakan Sesuai SOP dalam Situasi Terancam
Tidak hanya itu, dia juga berencana untuk memasukkan wamil dalam kurikulum SMA. Pihaknya disebut akan menggandeng Kodam III Siliwangi untuk menerapkan wamil tersebut.
"Saya berencana memasukkan kurikulum Wamil untuk SMA untuk pembentukan karakter bela negara Saya akan kerja sama dengan Kodam III Siliwangi yang gambarnya Harimau, maung," ucapnya.
Dia menyebut, bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat juga sudah menyiapkan anggaran yang cukup untuk mendukung program tersebut.
"Kita sudah membuat alokasi untuk menangani geng motor dan premanisme di Jabar, relatif lumayan alokaisnya," ungkapnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







