Beri Diskon Besar-besaran, Pramono Ajak Warga Taat Bayar Pajak: Tak Ada Lagi yang 'Kebal Pajak'

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung menegaskan komitmen dalam menegakkan disiplin pembayaran pajak di Jakarta. Dia mengajak seluruh warga Jakarta, untuk taat membayar pajak demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan kota yang lebih baik.

Dia secara tegas menyinggung pihak-pihak yang selama ini menunggak pajak, lantaran merasa kebal karena 'bekingan' kekuasaan. Menurutnya, di era kepemimpinannya tidak ada satu pun yang kebal dari kewajiban membayar pajak.

"Yang dulu remang-remang, yang dulu enggak mau bayar pajak, yang dulu masih bersembunyi di ketiak-ketiak kekuasaan, sekarang transparan, harus bayar pajak," ujar Pramono di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Baca Juga: HUT Jakarta ke-498, Pramono Beri Diskon Pajak Sektor Hotel dan Restoran hingga 50 Persen

Data yang dipapatkan Gubernur Pramono pun cukup mencengangkan. Hingga 17 Juni 2025, Pemprov Jakarta telah berhasil memungut pajak sebesar 46,7 persen dari target, jauh melampaui capaian nasional yang baru menyentuh angka 32 persen.

"Ini sampai membuat Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, bertanya-tanya," ungkap Pramono.

Kenaikan pungutan pajak ini berdampak positif pada program sosial Pemprov Jakarta. Pemerintah kini dapat memperluas kuota penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Tahun ini, kami membagikan KJP kepada 727.622 siswa dengan total anggaran sekitar 1,6 triliun rupiah. Semua dilakukan secara transparan melalui perbankan," jelasnya.

Baca Juga: Lima Jenis Pajak Gagal Capai Target, PAD Jakarta Anjlok hingga Miliaran Rupiah

Lebih lanjut, Pramono berkomitmen agar KJMU dapat memberikan kesempatan belajar bagi warga yang kurang mampu, hingga jenjang S1, S2, bahkan S3.

"Orang yang tidak mampu harus diberi kesempatan untuk sekolah lebih tinggi," pungkasnya.

Diketahui, dalam rangka HUT Jakarta ke-498, Pemprovv Jakarta memberikan berbagai diskon pajak. Salah satunya, penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025.