Disdik Jakarta Masih Bungkam Soal Anggaran Proyek Rehabilitasi Sekolah, DPRD Geram

AKURAT.CO Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta menjadi sorotan tajam usai memilih bungkam terkait permintaan publik dan DPRD untuk membuka data Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek rehabilitasi sekolah di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

Proyek tersebut melibatkan dua konsorsium raksasa, yakni PT Hutama Karya Bumi Karsa KSO serta KSO Arkindo Elsadai Amytas, dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Namun hingga kini, Disdik Jakarta belum juga memberikan rincian anggaran yang seharusnya menjadi hak publik untuk diketahui. Kepala Disdik, Nahdiana, irit bicara saat ditanya wartawan.

Baca Juga: DPRD Fraksi PAN Dorong BPK dan Kejagung Usut Proyek Sekolah di Jakbar, Tuntut Keterbukaan RAB

"Ini apa lagi, ke sana saja ya (ke arah Komisi E DPRD)," ujarnya singkat saat ditemui dalam rapat kerja Pansus Pendidikan di DPRD Jakarta, Senin (30/6/2025).

Sementara itu, Sekretaris Disdik, Taga Radja Gah, pun turut menghindar dari pertanyaan. Dia beralasan sedang mengikuti rapat internal.

"Mohon maaf, saya masih rapat. Nanti saya hubungi kembali," katanya.

Sikap tutup mulut para pejabat Disdik ini langsung memantik reaksi keras dari parlemen. Anggota Komisi E DPRD DKI, Astrid Kuya menyesalkan ketertutupan data, terutama pada item berkode 1.3 dalam RAB yang disebut menyedot dana hingga ratusan miliar rupiah dari APBD.

"Kami sudah beberapa kali minta RAB itu dibuka. Ini demi transparansi penggunaan uang rakyat," tegas Astrid saat dihubungi, Selasa (1/7/2025).

Dia menambahkan, desakan pembukaan data tidak hanya disuarakan dalam rapat komisi, tapi juga telah disampaikan resmi melalui pandangan Fraksi PAN dalam sidang paripurna. "Jangan sampai muncul kesan ada yang ditutupi," tambahnya. 

Dia pun mengapresiasi dukungan Gubernur Pramono Anung, yang disebut turut memperkuat langkah pengawasan DPRD terhadap anggaran pendidikan.

Dorongan tak berhenti di ruang dewan. Astrid mengungkapkan Fraksi PAN tengah mendorong agar lembaga audit dan aparat penegak hukum seperti BPK, BPKP, serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ikut turun tangan.

Baca Juga: Proyek Sekolah Rp208 Miliar Diduga Asal Jadi, DPRD Geram Disdik Jakarta Dituding Kangkangi Hukum

"Proyek ini harus diaudit dan diselidiki secara menyeluruh," ujarnya.

Senada dengan itu, Fraksi Gerindra melalui anggotanya, Ryan Kurnia Ar Rahman mengkritik lemahnya pengawasan Pemprov terhadap proyek pembangunan sekolah. Dalam rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, dia menilai proyek senilai ratusan miliar itu tidak berbanding lurus dengan kualitas hasilnya.

"Fraksi Gerindra meminta Pemprov lebih tegas dan selektif dalam mengawasi kontraktor pelaksana pembangunan sekolah-sekolah bermasalah," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyatakan Pemprov akan mengevaluasi proyek-proyek yang berjalan. Dia menegaskan ke depan, setiap proyek harus memenuhi prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya.

Diketahui, KSO Arkindo Elsadai Amytas menggarap tujuh proyek senilai total Rp208,57 miliar. Proyek tersebut antara lain:

- Rehab total SDN Cengkareng Timur 3 dan 4 Petang: Rp19,66 miliar
- Rehab total SDN Pegadungan 12 Pagi: Rp18,21 miliar
- Rehab total PAUD PKBM Negeri 07 Cengkareng: Rp17,17 miliar
- Pembangunan kawasan SDN Cengkareng Timur 17–19 & SMK 73–96: Rp32,49 miliar
- Rehab total SMPN 275: Rp25,61 miliar
- Pembangunan SDN Kembangan Utara 04 & USB SMP: Rp51,37 miliar
- Pembangunan SDN Grogol 05 & USB SMP: Rp44,04 miliar

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta belum memberikan tanggapan resmi terhadap permintaan data RAB dari DPRD maupun publik.