Pemprov Jakarta Perlu Bangun Sistem Pengawasan Penggunaan Dana Bansos Agar Tak Dipakai Judi Online

AKURAT.CO Wakil Ketua DPRD Jakarta, Rany Mauliani, menyoroti maraknya penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos) untuk aktivitas judi online (Judol) dan pinjaman online (Pinjol).

Dia menilai, fenomena ini bukan lagi persoalan kecil, melainkan sudah menjadi masalah nasional yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

"Judol dan Pinjol ini sudah jadi masalah se-Indonesia. Kita enggak bisa anggap enteng," kata Rany di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Baca Juga: Komisi I DPR: Judi Online Ancaman Serius bagi Keamanan Siber dan Data Pribadi Warga

Menurutnya, dampak praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak keharmonisan rumah tangga, memutus pertemanan, bahkan memicu kematian akibat tekanan finansial. Karena itu, dia menegaskan pentingnya langkah antisipasi yang konkret dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Ke depan, Pemprov perlu membangun sistem pengawasan yang mampu mendeteksi penggunaan dana bantuan secara real time. Sehingga, dana yang seharusnya menyejahterakan warga tidak disalahgunakan untuk perilaku konsumtif dan merusak.

"Perlu ada formulasi agar Bansos bisa dimanfaatkan sesuai tujuan. Bila terbukti digunakan untuk judi online, akun penerimanya harus bisa diblokir. Mudah-mudahan ada mekanisme tracking," tuturnya.

Baca Juga: Rano Karno Prihatin Uang Bansos Warga Jakarta Masuk Judi Online: Ini Menyedihkan

Rany menambahkan, DPRD Jakarta siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperkuat sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Tujuannya, agar Bansos lebih transparan dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan sebanyak 602.419 warga Jakarta terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang 2024. Dari jumlah itu, 15 ribu di antaranya tercatat sebagai penerima Bansos.

Temuan tersebut menambah kekhawatiran DPRD Jakarta akan lemahnya pengawasan penggunaan dana bantuan yang bersumber dari APBD. Rany menegaskan, Pemprov harus bertindak tegas agar uang rakyat tidak berubah menjadi sumber petaka bagi penerimanya.