Pramono Bakal Revitalisasi Total Anjungan Jakarta di TMII, Pakai Dana KLB hingga Rp50 Miliar

Okto Rizki Alpino | 25 Februari 2026, 14:22 WIB

Rumah khas tradisional suku Betawi di anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. (Istimewa)

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyetujui revitalisasi total anjungan daerah Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), sebagai bagian dari persiapan menyambut 500 tahun Jakarta.

"Untuk anjungan Jakarta di Taman Mini, dalam rangka menyambut 500 tahun Jakarta, kami menyetujui untuk melakukan revitalisasi," kata Pramono kepada wartawan, Rabu (25/2/2026).

Dia memastikan, pembiayaan proyek revitalisasi anjungan daerah Jakarta di TMII tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan memakai dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB), untuk membiayai seluruh proses revitalisasi tersebut.

Pada tahap awal Pemprov Jakarta akan mengalokasikan dana sebesar Rp25 miliar. Untuk tahap selanjutnya, Pemprov kembali menyiapkan anggaran Rp25 miliar dari sumber yang sama.

"Semuanya adalah dana dari KLB sehingga tidak menggunakan APBD," pungkasnya.

Revitalisasi ini diharapkan memperkuat representasi identitas dan sejarah Jakarta di kawasan TMII, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan lima abad kota ini yang sedang merangkak menuju predikat kota global.

Sebelumnya, dalam rangka menyambut perayaan 500 tahun Jakarta, Pramono lebih dulu melakukan revitalisasi Taman Semanggi, pada Jumat (20/2/2026). Proyek penataan ruang terbuka hijau (RTH) seluas sekitar 6 hektare itu, menelan anggaran Rp134 miliar tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dia mengatakan, pembiayaan revitalisasi Taman Semanggi sepenuhnya bersumber dari kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema hak penamaan (Naming Rights). Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggandeng PT Media Indra Buana.

"Pembangunan ini tidak menggunakan APBD. Kami menggunakan skema pembiayaan kreatif berbasis naming rights sehingga tidak membebani kas daerah," kata Pramono.