Perang Iran-Israel: Utusan PBB Sebut Serangan AS terhadap Situs Nuklir Iran adalah Aib Moral, Politik, dan Hukum

AKURAT.CO Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Amerika Serikat melakukan serangan udara ke tiga fasilitas nuklir Iran pada Minggu dini hari. Serangan tersebut menuai kecaman tajam dalam sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Utusan tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyebut serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan menegaskan bahwa Iran memiliki “hak penuh dan sah” untuk membela diri.

Dalam pernyataan resmi di hadapan DK PBB, Iravani menyampaikan bahwa agresi militer AS terhadap Iran merupakan “babak memalukan lainnya dalam sejarah politik Amerika Serikat,” dengan menyebut secara langsung Presiden Donald Trump sebagai aktor utama di balik serangan tersebut. Tiga fasilitas nuklir yang diserang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow—semuanya diklaim sebagai instalasi damai.

“Serangan (oleh AS) ini menyusul agresi militer besar-besaran oleh rezim Israel,” kata Iravani, sambil mengutuk keras keterlibatan ganda antara AS dan Israel yang menurutnya bertanggung jawab atas tewasnya lebih dari 400 warga sipil Iran sejak Jumat lalu.

Diplomat Iran itu menambahkan, “Tindakan Iran sepenuhnya konsisten dengan Pasal 51 Piagam PBB, yang mengakui hak asasi untuk membela diri.” Ia juga menyerukan agar Dewan Keamanan PBB bertindak tegas menggunakan mekanisme Bab VII Piagam PBB untuk mengatasi ketidakadilan ini.

Sementara itu, dukungan terhadap Iran juga datang dari sejumlah negara besar. Perwakilan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menyebut serangan gabungan AS dan Israel sebagai “penghinaan total terhadap komunitas internasional.” Ia mengkritik negara-negara anggota Dewan yang diam membisu, menuduh mereka tidak berani mengecam tindakan sepihak Washington.

“Beberapa anggota Dewan ini tidak memiliki keberanian untuk mengutuk serangan ini. Amerika Serikat telah berulang kali menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai diplomasi,” ucap Nebenzya.

Ia juga menggarisbawahi ironi dalam standar ganda nonproliferasi nuklir, menegaskan bahwa “Israel belum bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), sementara Iran tetap menjadi negara yang paling ketat diawasi di dunia di bawah pengawasan IAEA.”

Nada kecaman serupa juga datang dari perwakilan Tiongkok, Fu Cong, yang menyatakan bahwa serangan militer AS merupakan “pelanggaran berbahaya terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum internasional, dan kedaulatan Iran.” Ia memperingatkan bahwa tindakan tersebut merusak arsitektur global nonproliferasi nuklir dan menciptakan preseden berbahaya.

“Kami mengingatkan bahwa serangan AS telah memberikan pukulan besar terhadap kerangka kerja global untuk mencegah penyebaran senjata nuklir,” tegas Fu Cong.

Pakistan pun turut menyuarakan kekhawatiran. Utusannya untuk PBB, Iftikhar Ahmad, menyebut agresi AS dan Israel sebagai “pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.” Ia menyerukan dukungan terhadap resolusi yang mengupayakan gencatan senjata tanpa prasyarat serta dimulainya kembali perundingan damai.

“Kami mendesak anggota Dewan untuk mendukung rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera dan kembali ke meja dialog,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa serangan AS telah memperlihatkan siapa dalang utama di balik agresi Israel terhadap Teheran. “Washington telah melepas topengnya,” ujar Pezeshkian dalam pernyataan terpisah.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah AS terkait kecaman-kecaman tersebut. Namun situasi terus berkembang dan komunitas internasional menanti dengan cemas apakah eskalasi ini akan berubah menjadi konflik regional terbuka atau kembali ke jalur diplomasi.