SBY Sebut Konflik Kamboja-Thailand Kemunduran ASEAN, Desak Mediasi Damai

AKURAT.CO Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan keprihatinan mendalam atas pecahnya konflik bersenjata di perbatasan Kamboja dan Thailand.

Menurutnya, krisis ini mencederai reputasi ASEAN sebagai kawasan damai yang telah terjaga selama hampir enam dekade.

“Terus terang ini sebuah setback, dari kisah sukses ASEAN sebagai model kerja sama regional yang telah berlangsung hampir 60 tahun,” tulis SBY dalam akun media sosial X miliknya, Sabtu (26/7/2025).

SBY menyoroti dampak kemanusiaan yang mulai terasa, termasuk eksodus warga sipil dari wilayah konflik.

Ia menilai ASEAN belum kehilangan kapasitas politiknya untuk mendorong penyelesaian damai antara kedua negara anggota tersebut.

“ASEAN sebagai rumah bersama, termasuk di dalamnya Kamboja dan Thailand, masih memiliki sumber daya politik untuk mendorong pengakhiran konflik kedua negara tersebut,” tegas Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

SBY juga mengingatkan publik atas peran mediasi yang pernah ia jalankan saat Indonesia memimpin ASEAN pada 2011, yang kala itu berhasil menghentikan bentrokan serupa antara dua negara bertetangga tersebut.

“Tahun 2011 saya juga melakukan peran mediasi, membuahkan kesepakatan untuk sebuah peace settlement yang terjaga selama 14 tahun,” ungkapnya.

Baca Juga: Kemendagri Minta Papua Pegunungan Fokus Capai Target Pelayanan Publik

Atas dasar pengalaman itu, ia optimistis bahwa peluang penyelesaian damai masih sangat terbuka, asalkan semua pihak mengacu pada semangat Piagam ASEAN 2007 dan prinsip dialog sebagai jalan utama.

Sebagai informasi, ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat tajam sejak akhir Juli 2025, dipicu oleh insiden ledakan ranjau di wilayah sengketa yang melukai seorang prajurit Thailand.

Insiden tersebut memicu serangkaian reaksi militer, termasuk saling tarik duta besar, penutupan perbatasan, hingga kontak senjata terbuka.

Situasi kini berkembang menjadi krisis diplomatik dengan risiko meluas menjadi instabilitas kawasan.

Negara-negara ASEAN mulai menyuarakan keprihatinan dan menyerukan penghentian kekerasan, sembari mendorong keterlibatan pihak ketiga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai mediator netral.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh memastikan bahwa tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam konflik tersebut.

SBY menutup pernyataannya dengan harapan agar ASEAN tetap setia pada prinsip pendiriannya sebagai zona damai dan bebas konflik.