ICC Dakwa Rodrigo Duterte atas Kejahatan Kemanusiaan dalam Perang Narkoba Filipina

AKURAT.CO Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) resmi mendakwa mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Dakwaan tertanggal Juli 2025 itu dipublikasikan pada Senin (22/9/2025) dan diumumkan BBC sehari kemudian.

Duterte, 80 tahun, dituduh bertanggung jawab atas puluhan pembunuhan dalam kebijakan perang melawan narkoba yang dijalankannya. Operasi tersebut menewaskan lebih dari 6.000 orang—sebagian besar pengedar, pengguna narkoba skala kecil, dan warga sipil—tanpa proses peradilan. Aktivis memperkirakan jumlah korban bisa mencapai puluhan ribu.

Rincian Dakwaan ICC

Wakil Jaksa ICC, Mame Mandiaye Niang, menyebut Duterte sebagai pelaku tidak langsung karena diduga merancang dan menyetujui kekerasan yang dilakukan polisi dan pihak lain.

ICC merinci tiga dakwaan utama:

Davao (2013–2016): Dugaan pembunuhan 19 orang saat Duterte menjabat Wali Kota Davao.

Masa Presiden (2016–2022): Pembunuhan 14 orang “target bernilai tinggi” di berbagai wilayah Filipina.

Operasi Pembersihan Desa: Pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap 45 orang dalam razia narkoba.

Jaksa menegaskan Duterte bersama para pejabat lain memiliki rencana “menetralisir” orang yang dituduh terlibat narkoba melalui kekerasan, termasuk pembunuhan.

Respons dan Kontroversi Politik

Duterte berulang kali menyatakan kebijakan kerasnya penting untuk menekan kejahatan jalanan dan tidak pernah meminta maaf. Pendukungnya menuduh ICC menjadi alat politik Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., yang diketahui memiliki hubungan tegang dengan keluarga Duterte.

ICC tidak memiliki kewenangan menangkap tersangka tanpa kerja sama pemerintah setempat. Marcos Jr. sebelumnya menolak bekerja sama dengan pengadilan internasional itu, sehingga proses hukum bergantung pada tekanan internasional.

Kondisi Terkini Rodrigo Duterte

Meski menghadapi dakwaan berat dan ditahan di Den Haag, Belanda, sejak Maret 2025, Duterte tetap aktif di politik. Pada Mei lalu ia kembali terpilih sebagai Wali Kota Davao, sementara putranya, Sebastian Duterte, menjalankan tugas sebagai wali kota sementara.

Pengacaranya menyebut kondisi kesehatan Duterte tidak memungkinkan untuk mengikuti seluruh rangkaian persidangan.