Kanada Tinjau 47.000 Mahasiswa Asing karena Dugaan Pelanggaran Visa Studi

AKURAT.CO Departemen Imigrasi, Pengungsi, dan Kewarganegaraan Kanada (IRCC) sedang meninjau status lebih dari 47.000 mahasiswa internasional terkait dugaan pelanggaran izin belajar, termasuk ketidakhadiran di kelas. Langkah ini menandai pengetatan pengawasan terhadap kepatuhan visa pelajar asing di negara tersebut.

8 Persen Diduga Tidak Patuh

Asisten Deputi Menteri untuk Integritas Migrasi IRCC, Aiesha Zafar, mengatakan kepada Komite Tetap Dewan Rakyat Kanada bahwa sekitar 8 persen dari mahasiswa yang diperiksa tergolong “berpotensi tidak patuh” terhadap persyaratan izin belajar.

“Artinya, sebagian dari mereka tidak menghadiri kelas sesuai dengan ketentuan visa studi,” ujar Zafar.

Total mahasiswa yang sedang ditinjau mencapai 47.175 orang, meski belum dipastikan semuanya melakukan pelanggaran. Data ini merupakan hasil awal yang dikumpulkan dari sejumlah lembaga pendidikan dan masih dalam proses verifikasi.

IRCC bekerja sama dengan Badan Layanan Perbatasan Kanada (CBSA) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran visa dan melakukan deportasi terhadap mahasiswa yang terbukti melanggar secara serius.

Tantangan Verifikasi dan Fenomena “No-Show”

Zafar mengakui bahwa proses verifikasi kepatuhan mahasiswa tidak mudah. Laporan kehadiran disampaikan oleh kampus dalam waktu berbeda-beda, sementara sebagian mahasiswa mungkin telah pindah institusi, lulus, atau mengambil cuti resmi. Kondisi ini membuat sebagian dari mereka tampak tidak patuh meski sebenarnya masih berstatus sah.

Fenomena mahasiswa “no-show” — yakni pemegang izin belajar yang tidak pernah mendaftar di institusi mana pun — juga masih terjadi. Laporan sebelumnya menyebut hampir 50.000 mahasiswa terdeteksi sebagai “no-show”, terutama berasal dari India, Tiongkok, Nigeria, dan Ghana.

Tanggapan dari Sektor Pendidikan

Pendiri M.M Advisory Services, Maria Mathai, menilai penyebutan angka 47.000 sebagai “krisis” terlalu berlebihan. Menurutnya, kasus ini merupakan penumpukan masalah lama yang baru terungkap karena peningkatan pengawasan data.

“Ini bukan gejala baru, melainkan hasil dari sistem yang kini lebih transparan,” kata Mathai. Ia menambahkan bahwa kebijakan baru pemerintah federal mendorong provinsi, seperti Ontario, untuk mereformasi penerimaan mahasiswa asing dengan basis data yang lebih akurat.

Direktur Rekrutmen Internasional Fanshawe College, Pranav Rathi, menyebut perguruan tinggi kini menerapkan penyaringan lebih ketat terhadap calon mahasiswa asing, termasuk verifikasi nilai akademik, dokumen pendukung, serta keaslian sertifikat bahasa seperti IELTS.

Namun, menurut Rathi, aturan yang memperbolehkan mahasiswa berpindah institusi setelah mendapat izin belajar memperumit proses pemantauan.

Pengetatan Kebijakan dan Tren Terbaru

Sistem pelaporan kepatuhan mahasiswa internasional pertama kali diberlakukan pada 2014, dengan kewajiban lembaga pendidikan yang terdaftar sebagai Designated Learning Institutions (DLI) melaporkan data dua kali setahun. Kini, aturan baru memberi wewenang kepada pemerintah untuk menangguhkan lembaga yang tidak patuh hingga satu tahun.

Dalam penyelidikan terbaru, India disebut sebagai negara asal dengan jumlah mahasiswa terbanyak yang ditandai (“flagged”) karena dugaan pelanggaran visa.

Sebelumnya, laporan juga menyebut hingga 80 persen aplikasi visa pelajar India ditolak pada tahun 2025, seiring dengan kebijakan Kanada yang memperketat penerbitan izin belajar.