Parlemen Myanmar Pilih Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing sebagai Wakil Presiden

AKURAT.CO Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing terpilih sebagai wakil presiden oleh majelis rendah parlemen pada Selasa (31/3/2026), menurut pejabat parlemen. Hasil ini membuka jalan bagi pemimpin kudeta tersebut untuk menduduki jabatan sipil tertinggi di negara itu.

Min Aung Hlaing memimpin Myanmar sejak 2021 setelah menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, yang kemudian memicu perang saudara.

Pemilihannya menjadi bagian dari proses transisi menuju pemerintahan sipil, di mana parlemen memilih tiga wakil presiden yang kemudian akan ditentukan satu di antaranya sebagai presiden.

Dalam sidang majelis rendah, anggota parlemen memberikan suara dengan memasukkan surat suara ke dalam tiga kotak transparan. Ketua majelis rendah Khin Yi mengumumkan Min Aung Hlaing sebagai wakil presiden terpilih.

Menurut pejabat parlemen, Min Aung Hlaing meraih 247 dari total 260 suara.

Sementara itu, majelis tinggi memilih Nan Ni Ni Aye, anggota parlemen dari Negara Bagian Karen yang berasal dari partai pro-militer Union Solidarity and Development Party (USDP), sebagai wakil presiden lainnya. Satu posisi wakil presiden lagi akan ditunjuk oleh militer.

USDP, yang dipimpin dan diisi banyak purnawirawan militer, kini mendominasi parlemen setelah memenangkan sekitar 80 persen kursi terpilih. Pemerintahan baru diperkirakan tetap sejalan dengan kepemimpinan militer.

Min Aung Hlaing disebut tengah menyiapkan transisi menuju jabatan presiden, setelah menyerahkan posisi panglima militer kepada loyalisnya, Ye Win Oo, pada Senin (30/3/2026).

Baca Juga: Myanmar Resmi Larang Rokok Elektrik dan Shisha Elektronik Demi Lindungi Kesehatan Publik

Parlemen dijadwalkan segera menggelar pemungutan suara untuk menentukan satu dari tiga wakil presiden yang akan menjabat sebagai presiden.

Sejumlah pemantau demokrasi menilai pemerintahan baru berpotensi menjadi perpanjangan tangan militer, yang telah lama berkuasa di Myanmar sejak kemerdekaan.

Militer Myanmar selama ini mengklaim sebagai kekuatan utama yang menjaga stabilitas negara. Mereka sempat membuka ruang demokrasi sejak 2011, yang memungkinkan Aung San Suu Kyi memimpin pemerintahan sipil dan mendorong reformasi.

Baca Juga: 5 Tahun Kudeta Militer, Thailand Ingin Jembatani Myanmar Kembali ke ASEAN

Namun, setelah kemenangan telak Suu Kyi atas USDP dalam pemilu 2020, Min Aung Hlaing kembali mengambil alih kekuasaan di tengah kekhawatiran militer terhadap menurunnya pengaruh mereka, menurut analis.

Setelah lima tahun pemerintahan militer yang ketat, junta menggelar pemilu dengan pembatasan ketat pada Januari lalu, yang dimenangkan secara dominan oleh partai-partai pro-militer.

Sumber: France24