FORBES NU Dorong Transparansi dan Independensi Organisasi Jelang Muktamar 2026

AKURAT.CO Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026, sejumlah kader, akademisi, pengasuh pesantren, dan pegiat masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Bersama (FORBES) NU 26 menginisiasi ruang diskusi publik untuk membahas arah tata kelola organisasi ke depan.

Melalui agenda bertajuk Rembug Warga NU Serial II: Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Memengaruhi, forum tersebut menempatkan isu transparansi pendanaan dan independensi kelembagaan sebagai tema sentral menjelang momentum pergantian kepemimpinan.

Koordinator FORBES NU, KH Abdul Waidl, menegaskan bahwa Muktamar tidak seharusnya dipahami semata sebagai arena pergantian figur, melainkan kesempatan memperkuat fondasi organisasi.

"Muktamar bukan hanya momentum memilih pemimpin, tetapi juga kesempatan memperkuat sistem. NU yang besar membutuhkan tata kelola yang besar pula: transparan, akuntabel, dan independen dari segala bentuk intervensi kepentingan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6/2026).

Baca Juga: Pengurus LTN PBNU Soroti Pembatalan Penetapan Lirboyo sebagai Lokasi Muktamar NU oleh Rais Aam, Pertanyakan Dasar Prosedural

Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi organisasi saat ini bukan sekadar menentukan siapa yang memimpin, tetapi bagaimana memastikan sistem organisasi tetap bekerja secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada warga.

Ia menilai kekuatan NU selama ini bertahan karena ditopang oleh kepercayaan jamaah, otoritas moral para kiai, serta tradisi pengabdian yang tumbuh dari jaringan pesantren dan masyarakat.

“NU dibangun oleh keringat warga, para kiai, dan jaringan pesantren. Karena itu, masa depan organisasi tidak boleh ditentukan oleh logika kekuasaan atau ketergantungan pada segelintir pemodal. Independensi organisasi adalah syarat utama agar NU tetap mampu menjadi penuntun moral bagi bangsa,” katanya.

Forum tersebut dirancang menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai sejumlah isu strategis yang dinilai semakin relevan menjelang Muktamar. Beberapa tema yang akan dibahas mencakup akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi, model pendanaan yang berkelanjutan, serta relasi antara struktur kepemimpinan dengan warga NU di tingkat akar rumput.

FORBES NU berpandangan bahwa persoalan pendanaan organisasi perlu diletakkan dalam kerangka tata kelola modern dan profesional, bukan diposisikan sebagai komoditas politik internal.

“Organisasi yang besar tidak diukur dari seberapa kuat menutup kritik, tetapi dari seberapa berani membuka ruang evaluasi dan memperbaiki diri. Kepercayaan warga hanya dapat dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas,” lanjut Abdul Waidl.

Baca Juga: Pengurus LTN PBNU Soroti Pembatalan Penetapan Lirboyo sebagai Lokasi Muktamar NU oleh Rais Aam, Pertanyakan Dasar Prosedural

Rembug Warga NU dijadwalkan berlangsung di Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Minggu (28/6/2026), menggunakan format syawir terbuka yang memungkinkan interaksi langsung antara narasumber dan peserta.

Forum menghadirkan sejumlah pembicara dari latar belakang akademik, pesantren, dan masyarakat sipil untuk membahas relasi antara tata kelola organisasi, etika pendanaan, serta penguatan independensi kelembagaan di lingkungan Nahdlatul Ulama menjelang Muktamar ke-35.