PBNU Bentuk Tim Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Final Diputuskan 7 Juli

AKURAT.CO Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk Tim Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU yang akan bertugas menilai kesiapan sejumlah pondok pesantren sebagai calon tuan rumah pelaksanaan Muktamar. Hasil survei dijadwalkan menjadi dasar penetapan lokasi definitif pada Rapat Harian Syuriyah-Tanfidziyah PBNU, Selasa, 7 Juli 2026.
Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 yang digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri.
"Ketua Tim Survei adalah Ketua SC, yaitu Kiai Ahmad Said Asrori, sedangkan Sekretaris Tim Survei adalah Sekretaris SC, Prof Dr Muhammad Nuh," kata Amin Said usai Rapat Harian Tanfidziyah PBNU di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Baca Juga: Jelang Muktamar ke-35 NU, Muncul Narasi Tiga Kubu; PBNU Belum Putuskan Lokasi Penyelenggaraan
Ia menjelaskan, tim survei dibentuk berdasarkan keputusan rapat panitia gabungan yang melibatkan unsur Steering Committee (SC), Organizing Committee (OC), serta panitia Munas-Konbes dan Muktamar ke-35 NU.
Tim akan melakukan survei ke sembilan pondok pesantren yang berada di lima provinsi. Lokasi tersebut meliputi Pondok Pesantren Syekh Al-Falah di Padang, Sumatra Barat; Pondok Pesantren Al-Hamid dan Pondok Pesantren Daarurrahman di Jakarta; Pondok Pesantren Buntet, Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, serta Pondok Pesantren Kempek di Cirebon, Jawa Barat; Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur; Pondok Pesantren Tambakberas di Jombang; dan Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Khusus Pondok Pesantren Tambakberas, PBNU mempertimbangkannya sebagai lokasi pembukaan Muktamar.
"Ada juga kemungkinan Pondok Pesantren Tambakberas, dengan catatan Tambakberas akan disurvei untuk lokasi pembukaan Muktamar. Kemudian yang kelima ada Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu di Lombok," ujar Amin Said.
Menurutnya, tim survei akan mulai bekerja pada Sabtu dan Ahad, 4-5 Juli 2026. Laporan hasil survei akan dibahas dalam Rapat Harian Syuriyah-Tanfidziyah PBNU untuk menentukan lokasi penyelenggaraan Muktamar secara final.
"Insyaallah, pada Rapat Harian Syuriyah-Tanfidziyah tanggal 7 Juli itu sudah bisa diputuskan mengenai lokasi Muktamar yang final," katanya.
Selain membahas lokasi penyelenggaraan, rapat tersebut juga akan memfinalkan berbagai materi Muktamar sebagai tindak lanjut hasil Munas dan Konbes NU 2026.
Di sisi lain, PBNU masih menyelesaikan proses finalisasi kepesertaan Muktamar ke-35 NU. Saat ini telah disusun Daftar Peserta Sementara (DPS) yang selanjutnya akan diverifikasi bersama para ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).
Baca Juga: PBNU Siapkan Kanal Informasi Resmi Muktamar ke-35 NU, Gunakan Subdomain Khusus
"Selanjutnya, daftar peserta sementara akan dicross check dengan ketua-ketua PW hingga benar-benar dipastikan cabang-cabang dan wilayah yang valid serta telah terverifikasi untuk menjadi peserta Muktamar, kemudian ditetapkan sebagai Daftar Peserta Tetap (DPT)," tutur Amin Said.
PBNU menargetkan Daftar Peserta Tetap (DPT) Muktamar ke-35 NU dapat ditetapkan paling lambat pada pertengahan Juli 2026.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026






