Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus Korupsi DJKA, KPK: Tidak Hapus Pidananya

AKURAT.CO Bupati Pati, Sudewo, yang merupakan mantan Anggota Komisi V DPR RI, mengembalikan uang hasil kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa, di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Meski telah dikembalikan, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan hal tersebut tidak akan menghapus hukuman pidananya. 

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Baca Juga: Dasco Nilai Proses Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Sudah On the Track

"Benar seperti yang disampaikan di persidangan, itu sudah dikembalikan. Berdasarkan Pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya," ujar Asep di kantornya, Jakarta, Kamis (14/8/2025) malam.

Pasal tersebut berbunyi: 'Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3'.

Dia menambahkan, penyidik masih mendalami peran Sudewo dalam kasus ini. Saat ditanya soal rencana pemeriksaan terhadap Sudewo, dia enggan memberikan detail.

"Ditunggu saja," katanya.

KPK sebelumnya menyita uang Rp3 miliar dari Sudewo terkait dugaan suap proyek di DJKA Kemenhub. Fakta itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, November 2023, dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen Bernard Hasibuan. Saat itu, Sudewo dihadirkan sebagai saksi.

Jaksa menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo. Namun, Sudewo mengklaim uang tersebut berasal dari gajinya sebagai anggota DPR dan hasil usaha. 

Baca Juga: PKS: Kasus Bupati Pati Jadi Pelajaran, Kebijakan Publik Harus Libatkan Masyarakat

"Uang gaji dari DPR, kan diberikan dalam bentuk tunai," ujarnya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Gatot Sarwadi, dikutip dari Antara.

Nama Sudewo juga menjadi sorotan publik, setelah mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati hingga 250 persen. Kebijakan itu memicu aksi demonstrasi besar pada Rabu, 13 Agustus 2025, yang diikuti ratusan ribu warga menuntut dirinya mundur dari jabatan.

Meski akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan dan Sudewo telah meminta maaf, kemarahan warga belum reda. DPRD Pati pun sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses pemakzulan Sudewo.