Rincian Anggaran Video Profil Desa dalam Kasus Videografer Amsal Sitepu

AKURAT.CO Polemik rincian anggaran video profil desa tiba-tiba jadi perbincangan panas. Angka Rp30 juta untuk satu video dinilai terlalu besar oleh auditor, tapi di sisi lain pelaku industri kreatif justru menganggapnya wajar. Jadi, sebenarnya ini soal mark up atau sekadar salah paham tentang nilai kerja kreatif?

Kasus yang menimpa videografer asal Karo, Amsal Christy Sitepu, membuka perdebatan yang lebih luas: bagaimana cara menghitung harga ide, editing, dan kreativitas dalam sebuah proyek video?

Rincian Anggaran Video Profil Desa

Berdasarkan dokumen yang terungkap dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, total biaya Rp30 juta terdiri dari:

Pra-produksi:

Konsep/ide: Rp2 juta
Script: Rp2 juta
Spoot pontage: Rp2 juta

Produksi:

Production video design: Rp9 juta
Talent: Rp4 juta
Kamera DSLR: Rp1,8 juta
Drone DJI Phantom 3 Pro: Rp5 juta
Microphone: Rp900 ribu

Pasca-produksi:

Cutting: Rp1 juta
Editing: Rp1 juta
Dubbing: Rp1 juta
Hard copy: Rp300 ribu

Namun, hasil audit hanya mengakui sekitar Rp24,1 juta karena beberapa komponen dinilai tidak memiliki nilai (Rp0), seperti ide, editing, dan dubbing.

Rincian Lengkap Anggaran Video Profil Desa

Jika dilihat lebih dalam, struktur biaya ini sebenarnya mengikuti alur produksi video profesional.

Pada tahap awal, biaya konsep dan script muncul sebagai fondasi cerita. Lalu masuk ke produksi yang menyerap anggaran terbesar, terutama untuk desain video, penggunaan drone, dan talent.

Tahap akhir diisi proses editing, dubbing, dan finishing—bagian yang menentukan kualitas akhir video.

Dengan komposisi seperti ini, total Rp30 juta bukan hanya soal alat, tetapi juga mencakup keseluruhan proses kreatif dari awal hingga video siap tayang.

Kenapa Audit Mengurangi Nilai Anggaran?

Masalah mulai muncul saat auditor melakukan penghitungan ulang.

Beberapa komponen penting justru dinilai nol, seperti:

konsep atau ide
penggunaan microphone
cutting dan editing
dubbing

Akibatnya, total biaya turun menjadi Rp24,1 juta.

Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, seperti penggunaan drone yang dianggarkan 30 hari tetapi disebut hanya digunakan sekitar 12 hari.

Dari sudut pandang audit, hal ini dianggap sebagai potensi pemborosan atau mark up dalam RAB.

Perspektif Industri Kreatif: Ide dan Editing Bukan Nol

Di sisi lain, pandangan berbeda datang dari Kawendra Lukistian dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional.

Ia menilai bahwa menganggap ide, editing, dan dubbing sebagai nol adalah bentuk ketidakpahaman terhadap industri kreatif. Dalam penjelasannya, komponen tersebut justru menjadi inti dari produksi video, bukan sekadar pelengkap.

Kawendra juga menyoroti bahwa seluruh video yang dibuat telah digunakan oleh kepala desa tanpa keluhan, yang menurutnya menunjukkan pekerjaan telah selesai sesuai ekspektasi.

Selain itu, ia mempertanyakan posisi Amsal yang hanya sebagai vendor, bukan pengambil kebijakan anggaran, sehingga dianggap tidak tepat jika langsung dikaitkan dengan dugaan korupsi.

Dugaan Mark Up atau Salah Persepsi?

Di sinilah konflik utamanya terlihat jelas.

Dari sisi aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, ada indikasi:

ketidaksesuaian RAB dengan realisasi
potensi biaya ganda
penggunaan alat tidak sesuai durasi

Namun dari sisi pelaku kreatif:

pekerjaan benar-benar dilakukan
hasil digunakan tanpa komplain
biaya dianggap sesuai standar industri

Perbedaan ini bukan sekadar soal angka, melainkan cara memandang nilai dalam sebuah pekerjaan.

Insight: Masalahnya Ada pada Cara Menilai Kreativitas

Kasus ini membuka celah besar: sistem audit konvensional cenderung fokus pada hal yang bisa diukur secara fisik—alat, durasi, dan output.

Sementara dalam industri kreatif, nilai terbesar justru ada pada hal yang sulit diukur:

ide
storytelling
proses editing

Ketika dua pendekatan ini bertemu tanpa pemahaman yang sama, konflik seperti ini hampir pasti terjadi.

Contoh Nyata: Kenapa Editing Itu Mahal?

Bayangkan seorang freelancer diminta membuat video profil sederhana.

Yang dibayar bukan hanya:

kamera
waktu shooting

Tapi juga:

riset konsep
penyusunan alur cerita
proses editing berjam-jam

Dalam banyak kasus, editing bisa memakan waktu lebih lama daripada proses shooting itu sendiri. Tapi karena tidak terlihat secara fisik, nilainya sering dianggap “tidak ada”.

Dampaknya bagi Industri Kreatif

Kasus ini berpotensi memberi efek domino.

Jika pola seperti ini berlanjut:

kreator bisa enggan bekerja sama dengan proyek pemerintah
muncul ketakutan akan kriminalisasi
ekosistem ekonomi kreatif bisa terhambat

Padahal, sektor ini justru sedang didorong dalam visi nasional, termasuk dalam program yang diusung oleh Prabowo Subianto.

Penutup: Siapa yang Harus Menyesuaikan?

Perdebatan ini belum selesai. Di satu sisi, transparansi anggaran memang penting. Tapi di sisi lain, sistem penilaian juga perlu memahami karakter industri kreatif yang tidak selalu bisa diukur dengan logika konvensional.

Pertanyaannya sekarang: apakah sistem yang harus menyesuaikan dengan industri kreatif, atau justru pelaku kreatif yang harus mengikuti sistem lama?

Jawabannya akan menentukan masa depan banyak pekerja kreatif di Indonesia. Pantau terus perkembangan kasus ini untuk melihat bagaimana arah kebijakan ke depan.

FAQ

1. Berapa biaya pembuatan video profil desa yang wajar?

Biaya pembuatan video profil desa bervariasi tergantung kompleksitas produksi, durasi video, serta kualitas yang diinginkan. Secara umum, harga jasa videografi desa bisa berkisar dari Rp10 juta hingga Rp50 juta. Anggaran Rp30 juta seperti dalam kasus Amsal Christy Sitepu masih dianggap wajar oleh pelaku industri kreatif karena mencakup pra-produksi, produksi, hingga editing profesional.

2. Apa saja komponen dalam rincian anggaran video profil desa?

Rincian anggaran video profil desa biasanya terbagi menjadi tiga tahap utama, yaitu pra-produksi (konsep, script), produksi (kamera, drone, talent), dan pasca-produksi (editing, dubbing, finishing). Komponen biaya produksi video ini mencerminkan keseluruhan proses kreatif, bukan hanya penggunaan alat, sehingga total biaya bisa terlihat besar.

3. Kenapa biaya editing video sering dianggap mahal?

Biaya editing video profesional sering mahal karena prosesnya memakan waktu lama dan membutuhkan keahlian khusus. Editing mencakup penyusunan cerita, color grading, audio mixing, hingga revisi berulang. Dalam industri videografi, tahap ini justru menjadi penentu kualitas akhir, sehingga nilainya tidak bisa disamakan dengan biaya teknis seperti sewa alat.

4. Mengapa auditor bisa menilai beberapa biaya video desa menjadi nol?

Dalam kasus audit proyek video desa, beberapa komponen seperti ide, editing, dan dubbing bisa dinilai nol karena dianggap tidak memiliki bukti fisik atau sulit diukur secara kuantitatif. Pendekatan ini sering digunakan dalam audit konvensional, meski menuai kritik karena tidak sepenuhnya memahami karakter pekerjaan kreatif.

5. Apakah benar ada dugaan mark up dalam anggaran video desa?

Dugaan mark up muncul karena adanya selisih antara proposal awal Rp30 juta dan hasil audit sekitar Rp24,1 juta. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian seperti durasi penggunaan drone yang tidak sesuai dengan RAB. Namun, dari sisi pelaku kreatif, biaya tersebut dinilai masih sesuai standar produksi video profesional.

6. Apakah vendor videografi bisa terkena kasus korupsi?

Vendor videografi tetap bisa terseret kasus jika dianggap terlibat dalam penyusunan atau pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai. Namun dalam kasus ini, posisi Amsal Christy Sitepu diperdebatkan karena ia hanya penyedia jasa, bukan pengambil kebijakan anggaran, sehingga memunculkan polemik hukum.

7. Apa dampak kasus ini bagi industri kreatif?

Kasus ini berpotensi membuat pelaku industri kreatif lebih berhati-hati menerima proyek pemerintah. Kekhawatiran akan kriminalisasi dan perbedaan persepsi soal biaya produksi video bisa menghambat kolaborasi, padahal sektor ekonomi kreatif sedang didorong sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional.