Panja Kebut Revisi UU IKN, Misbakhun: Berikan Kepastian Ke Investor

AKURAT.CO - Panja (Panitia Kerja) revisi UU IKN di Komisi II DPR RI tengah mempercepat pembaruan beleid tersebut. Hal ini dilakukan demi memberikan kepastian bagi investor ke depan, menurut Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun menilai yang dibutuhkan untuk menggerakkan investasi adalah kepastian, dan kepastian bagi investor adalah regulasi. Jika regulasi IKN belum settled atau mapan maka belum bisa memberikan bantalan investasi. Untuk itu perangkat hukum regulasi IKN harus disiapkan selengkap mungkin.

"Proses politiknya sedang berjalan. Panja sudah jalan di Komisi II DPR. Ini sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat kepada Badan Otorita IKN untuk menggunakan kewenangan yang diberikan UU terkait investasi ke depan," kata Misbakhun di sela acara Economic Challenges bertajuk "Siapa Cuan di IKN", Selasa malam (26/9/2023).

Baca Juga: Misbakhun: IKN Tak Ganggu Kapasitas APBN

Ditambahkan, dalam revisi beleid ini nantinya akan mentransfer kewenangan Kementerian Keuangan terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Hak Guna Usaha (HGU) lahan atau tanah - tanah di wilayah IKN ke Badan Otorita. Menurut MIsbakhun, yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian untuk itu pemerintah perlu memberi kepastian status.

"Karena apa, ketika negara menarik hak-hak semua yang ada di sana, HGU dan sebagainya itu kan kemudian ketarik menjadi barang milik negara (BMN) yanga mana yangbisa mentransfer hak - hak itu adalah Menkeu. Ketika itu mau dikuasakan kepada Badan Otorita yang ada di sana, ternyata UU IKN ini mengalami keterbatasan. Itulah kenapa kemudian perlu direvisi UU ini untuk memberikan kewenangan kepada Badan Otorita agar bisa mengalihkan kepada investor," imbuh Misabkhun.

Termasuk juga hak tanah atau wiayah masyarakat adat yang ada di sana sedang coba diselesaikan oleh Panja Revisi UU IKN. Sebab bagaimanapun tetap perlu ada keseimbangan pembangunan Indonesia agar tidak hanya terkonsentrasi di pulau jawa sehingga perlu digeser dengan segala pengorbanannya. 

Juru bicara terbaik terkait IKN menurut Misbakhun adalah Presiden Jokowi sendiri. Presiden sendiri turun tangan langsung di proyek IKN, seperti di proyek infrastruktur lainnya seperti Kereta Cepat Jakarta - Bandung dan LRT Jabodebek. Dengan Presiden Jokowi turun tangan langsung problem sosialisasi ke masyarakat yang menjadi persoalan atau hambatan mendasar bisa cepat terselesaikan dan seharusnya gesture ini menjadi alert bagi seluruh pembantu Presiden Jokowi di kabunet untuk turut langsung turun tangan.

"Dan ini menjadi cita-cita seorang presiden dan diwujudkan. Dan semua energi bangsa kan disatukan di situ untuk mewujudkan itu dengan tentunya ada banyak pilihan-pilihan kebijakan publik di sana pemerintah memberikan prioritas untuk itu," kata Misbakhun.