Akurat Logo

Menteri Ara Tambah Kuota Bedah Rumah di Malang Jadi 827 Unit pada 2026

Esha Tri Wahyuni | 4 Juli 2026, 17:24 WIB
Menteri Ara Tambah Kuota Bedah Rumah di Malang Jadi 827 Unit pada 2026
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menambah alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Kota Malang sebanyak 153 unit. T

Tambahan tersebut membuat total kuota BSPS Kota Malang pada 2026 mencapai 827 unit, melonjak tajam dibandingkan alokasi tahun 2025 yang hanya 89 unit.

Pengumuman itu disampaikan Maruarar saat meninjau langsung calon penerima BSPS di Kelurahan Buring, Kota Malang, Jawa Timur. Kunjungan dilakukan bersama Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin untuk memastikan bantuan pemerintah pusat tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Kementerian PKP Terapkan Mekanisme Tender Rakyat Untuk BSPS

"Agar Kota Malang merdeka dari rumah tidak layak huni, saya tambah kuota BSPS sebanyak 153 unit sehingga total menjadi 827 unit tahun ini. Dengan dukungan data dari Pemerintah Kota Malang serta kolaborasi berbagai pihak, kami berharap seluruh kebutuhan perbaikan rumah masyarakat dapat segera tertangani," kata Maruarar dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

Berdasarkan data Kementerian PKP, kuota BSPS Kota Malang pada 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebanyak 674 unit. Dengan tambahan 153 unit, jumlah penerima meningkat menjadi 827 unit atau naik sekitar 829% dibandingkan realisasi alokasi tahun 2025.

Dalam peninjauan lapangan, Maruarar mendatangi rumah milik Jailani, buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp1,8 juta per bulan. Rumah yang ditempati bersama istri dan seorang anak itu tidak memiliki fondasi, sloof, kolom maupun ring balok. 

Dinding rumah terbuat dari anyaman bambu dan kalsiboard, sementara rangka atapnya telah rapuh dan sering bocor saat hujan.

Menteri PKP juga meninjau rumah milik Nur Yusron Efendi yang berpenghasilan sekitar Rp2 juta per bulan.

Kondisi rumah peninggalan keluarga yang ditempatinya juga belum memiliki struktur bangunan yang memadai dan berdampingan dengan kandang sapi. Kedua warga tersebut tercatat belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah.

Program BSPS menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni di Indonesia. Melalui skema ini, pemerintah memberikan bantuan stimulan agar masyarakat dapat memperbaiki rumahnya secara swadaya dengan melibatkan lingkungan sekitar.

Perbaikan rumah dijadwalkan mulai berjalan pada 10 Juli 2026 dan ditargetkan selesai pada 10 Oktober 2026. Pemerintah Kota Malang juga akan menyerahkan data tambahan penerima kepada Kementerian PKP guna mempercepat pelaksanaan program di lapangan.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.