Belanja Negara Tembus Rp1.016 Triliun, Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

AKURAT.CO Akselerasi penyaluran belanja negara menjadi tumpuan penting bagi upaya pemerintah dalam memperkuat daya dorong ekonomi nasional. Hingga Mei 2025, realisasi belanja mencapai Rp1.016,3 triliun atau 28,1% dari pagu APBN sebesar Rp3.621,3 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa angka tersebut mengalami lonjakan signifikan dibanding April 2025 yang hanya mencapai Rp806,2 triliun. Peningkatan ini dinilai positif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah tantangan global.

“Belanja negara tetap menjadi instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian dan lembaga terus kami dorong untuk mempercepat penyerapan anggaran,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (17/6/2025).

Baca Juga: Produksi Minyak RI Tembus 610 Ribu Barel, Lampaui Target APBN 2025

Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat tercatat Rp694,2 triliun. Komponen belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp325,7 triliun, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp368,5 triliun. Sementara itu, belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp322 triliun atau 35% dari target.

Menurut Sri Mulyani, percepatan belanja diperlukan untuk menjaga konsumsi pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi. Terlebih, tantangan eksternal seperti ketegangan geopolitik dan penurunan harga komoditas dapat berdampak langsung pada pertumbuhan nasional.

“Belanja negara yang tepat sasaran akan memperkuat jaring pengaman sosial dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendorong produktivitas,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penyaluran anggaran juga mencakup dukungan untuk proyek strategis nasional dan sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Baca Juga: DPR Desak Afirmasi APBN Atasi Kemiskinan Tinggi di NTT

Meski defisit mulai terjadi, Sri Mulyani menyebut APBN masih dalam posisi kuat karena keseimbangan primer tetap mencetak surplus Rp192,1 triliun. Hal ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang pruden.

“APBN adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa tekanan eksternal tidak mengganggu pembangunan nasional. Kami tetap berhati-hati dan adaptif,” pungkasnya.