AKURAT.CO Beberapa waktu terakhir, media sosial diramaikan isu soal Payment ID—fitur baru di dunia keuangan digital Indonesia. Ada yang menyebutnya sebagai “alat kontrol negara” yang bisa mematikan akses tanpa pengadilan, menghapus pembayaran tunai, hingga mengabaikan persetujuan nasabah.

Tapi… apakah itu benar?
Faktanya, tidak semua klaim yang beredar sesuai kenyataan. Dalam artikel ini, kita akan membedah informasi tersebut berdasarkan unggahan di Instagram @cekfakta.ri. 

Klaim dan Fakta Soal Payment ID

1. Katanya: Payment ID adalah alat kontrol negara, bukan inovasi layanan publik

Faktanya: Salah. Payment ID dirancang untuk mengintegrasikan data keuangan secara aman demi mempercepat akses kredit, mempermudah penyaluran bantuan sosial, dan memerangi penipuan dalam transaksi digital. Ini bukan alat untuk mengawasi rakyat, melainkan inovasi layanan publik yang memudahkan banyak proses keuangan.

2. Katanya: Bisa mematikan akses tanpa proses pengadilan dan menghapus uang tunai

Faktanya: Tidak benar. Akses data hanya bisa dilakukan oleh bank dengan persetujuan nasabah, sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Selain itu, Payment ID bukan NIK mentah, melainkan kode hash yang tidak bisa dibalik, sehingga data pribadi tetap aman. Dan yang paling penting, uang tunai tetap berlaku—tidak ada kebijakan untuk menghapus pembayaran tunai.

Fakta Lain yang Perlu Kamu Tahu

• Uji coba terbatas dimulai pada 17 Agustus 2025 untuk layanan publik tertentu, seperti bantuan sosial. Peluncuran resmi direncanakan pada 2026. Ini menunjukkan pemerintah mengambil langkah hati-hati dan membuka ruang evaluasi publik.

• Transaksi tunai tetap bisa dilakukan—tidak ada aturan untuk menghapusnya.

• Payment ID membantu mencegah kejahatan digital, termasuk penipuan, pendanaan ilegal, dan pencucian uang.

• Sistem serupa sudah sukses diterapkan di negara lain, seperti:

  • Singapura: PayNow + SGFinDex

  • India: UPI + Account Aggregator

  • Brasil: Pix
    Semua terhubung dengan ID nasional, dan justru mempermudah transaksi masyarakat.

Apa itu Payment ID?

Seiring dengan peluncuran sistem Payment ID oleh Bank Indonesia, masyarakat semakin penasaran mengenai jenis transaksi apa saja yang bisa dipantau melalui teknologi ini.

Payment ID dirancang sebagai identitas digital unik yang mengintegrasikan berbagai aktivitas pembayaran dalam satu sistem terpadu.

Baca Juga:Bukan Sekadar Nomor, Inilah Alasan Payment ID Sangat Penting

Payment ID merupakan kode unik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai sistem identitas terpadu untuk transaksi keuangan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh aktivitas transaksi digital seseorang ke dalam satu identitas tunggal. 

Umumnya, Payment ID terdiri dari kombinasi sembilan karakter alfanumerik yang dirancang agar mudah diingat sekaligus aman. Kode ini berfungsi sebagai identitas tunggal yang menghubungkan berbagai informasi keuangan seseorang di beragam platform pembayaran digital.

• Transfer dan pembayaran melalui akun bank 

• Transaksi menggunakan e-wallet 

• Pembayaran QRIS (QR Code Indonesian Standard) 

• Penggunaan kartu kredit dan pinjaman online 

• Aktivitas finansial lain seperti investasi, pengeluaran, pendapatan, hingga transaksi yang berisiko seperti perjudian online dan pinjaman ilegal. 

Semua aktivitas tersebut direkam secara detail termasuk nominal, waktu, lokasi, dan pihak yang terlibat sehingga memungkinkan pemantauan menyeluruh dan real time.

Payment ID juga dirancang untuk melindungi privasi pengguna dengan hanya mengizinkan akses data jika ada persetujuan eksplisit dari pemilik data. 

Sistem ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pengawasan pajak, penyaluran bantuan sosial yang tepat, serta transparansi dan keamanan pembayaran. 

Baca Juga: Aktivitas Transfer dan Bayar Pakai QRIS Bisa Dipantau via Payment ID, Terus Transaksi Apa Lagi?