Pentingnya Literasi Keuangan untuk Perkuat Kemandirian Perempuan

AKURAT.CO Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzimenegaskan pentingnya penguatan literasi dan inklusi keuangan untuk membangun kemandirian ekonomi perempuan, terutama di sektor bisnis.

Menurutnya, perempuan yang mencakup hampir separuh populasi Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2024 sebanyak 64,5% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dikelola oleh perempuan, dengan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

“Literasi keuangan bukan hanya tentang angka dan perhitungan, tetapi juga tentang kemandirian, keberanian, dan masa depan,” ujar Arifah, Sabtu (18/10/2025).

Arifah menambahkan, PDB Indonesia dapat meningkat hingga 9% pada 2030 apabila perempuan memiliki hak dan peluang yang sama dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan perempuan mencapai 80,28%, sedikit di bawah laki-laki yang berada di angka 80,73%.

Selain itu, kesetaraan gender dalam ekonomi juga berpotensi menurunkan angka kemiskinan hingga 25%.

Karena itu, Arifah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat luas, untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi perempuan yang inklusif, adil, berkelanjutan, dan bebas dari kekerasan.

Melalui berbagai program dan kolaborasi, KemenPPPA telah menjalankan sejumlah inisiatif, di antaranya Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan (SNKI-P) dan pembentukan Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan.

Selain itu, kementerian juga aktif menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, penguatan kapasitas usaha, serta mentoring bisnis bagi perempuan pelaku UMKM di berbagai daerah.

“Kami juga telah menyusun Policy Note on Financial Inclusion dalam Forum G20 Empower Working Group (EWWG) Afrika Selatan 2025, serta mendorong kerja sama lintas sektor untuk perlindungan konsumen berperspektif gender, terutama menghadapi risiko pinjaman daring dan praktik keuangan eksploitatif,” tegas Arifah.

Dukungan terhadap pemberdayaan perempuan juga datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari, menyatakan komitmennya untuk memperkuat edukasi keuangan bagi perempuan dan anak-anak.

“Kami siap berkontribusi melalui edukasi dan literasi keuangan agar perempuan dan anak-anak memiliki pemahaman yang kuat tentang pengelolaan keuangan. Dengan begitu, mereka bisa menyiapkan masa depan yang lebih cemerlang,” ujarnya.

Dukungan serupa disampaikan oleh Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen. Ia menegaskan komitmen perusahaannya dalam memperkuat peran perempuan di bidang ekonomi dan perlindungan berkelanjutan.

“Kami ingin membantu perempuan, khususnya ibu rumah tangga, agar lebih berdaya, melek investasi, dan mandiri dalam mengelola keuangan. Dengan begitu, mereka dapat menjadi perintis, mewariskan bisnis, sekaligus memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga,” tutur Karin.

Upaya bersama lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mempercepat transformasi ekonomi inklusif dan menjadikan perempuan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.