Purbaya Beberkan Syarat Berat RI untuk Tembus Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

AKURAT.CO Aspirasi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 8 persen kembali menjadi sorotan. Tayangan program Endgame #245, yang dikutip, Kamis (4/12/2025), menampilkan Menteri Keuangan, Purbaya Sadewa, dengan host tetap Gita Wirjawan.

Target ambisius ini dinilai membutuhkan lompatan besar dari level pertumbuhan saat ini, terutama melalui dorongan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).

Dalam dialog tersebut, Gita Wirjawan menekankan bahwa selisih antara pertumbuhan ekonomi aktual dan target pemerintah menjadi tantangan yang tidak bisa disepelekan.

“Dengan asumsi pertumbuhan saat ini 5 persen, ada delta 3 persen yang harus dikejar,” ujarnya.

Menurut dia, kesenjangan 3% tersebut setara dengan kebutuhan dana sekitar USD45 miliar atau sekitar Rp680 triliun, mengacu pada estimasi nilai ekonomi Indonesia yang berada di kisaran USD1,5 triliun.

Gita kemudian menantang Menteri Keuangan untuk menjelaskan strategi pemerintah dalam meningkatkan arus modal asing.

Dirinya menyoroti perlunya lompatan signifikan dari realisasi FDI yang saat ini berada di kisaran USD30 miliar.

“Nah, upaya apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu peningkatan foreign direct investment supaya FDI-nya naik dari USD30-an miliar ke USD75 miliar,” kata Gita.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya Sadewa, menegaskan bahwa peningkatan FDI menjadi keharusan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Purbaya sempat merevisi asumsi pertumbuhan dasar menjadi 6,5% agar tidak terlalu pesimistis, namun tetap menilai tambahan dorongan dari luar negeri tidak bisa dihindari.

“Untuk ke delapan persen jelas enggak cukup dengan itu (pertumbuhan 6,5 persen). Harus dari luar,” tegasnya.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan strategi komprehensif yang dapat menarik investasi asing dalam skala besar.

Dirinya menilai Indonesia harus mampu meyakinkan investor global bahwa risiko berinvestasi di Tanah Air bersifat terukur, bukan penuh ketidakpastian. Karena itu, perbaikan iklim investasi menjadi salah satu fokus utama yang harus dibereskan secara serius.

Menurut Purbaya, tantangan utama Indonesia bukan lagi soal aturan atau regulasi di atas kertas, melainkan hambatan implementasi di lapangan. Ia mengakui adanya tumpukan masalah debottlenecking yang berpotensi menghambat minat investor.

“Secara aturan sebenarnya sudah bagus, tapi masalahnya di lapangan masih banyak hambatan yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menegaskan dirinya memiliki instrumen anggaran untuk mendorong kementerian dan lembaga bekerja lebih efektif dalam mendukung iklim investasi.

Purbaya mengisyaratkan kesiapannya menggunakan pendekatan politik anggaran jika diperlukan. “Kalau ada kementerian yang tidak kooperatif, ya anggarannya bisa dipotong,” katanya.

Pendekatan tersebut, menurut Purbaya, bukan sekadar tindakan tegas, tetapi langkah strategis untuk memastikan seluruh elemen pemerintah memiliki kepentingan bersama dalam memperbaiki proses perizinan dan menghapus hambatan regulasi. Upaya ini dinilai penting agar Indonesia tidak lagi dilihat sebagai negara berisiko tinggi.

Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk mewujudkan agenda reformasi ekonomi. Ia menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan badan pemerintah agar upaya menarik investor asing berjalan dengan konsisten dan terukur.