Rencana Strategis utuk Masyarakat Ekonomia ASEAN 2026-2030 Mulai Disusun

AKURAT.CO Kelompok Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Pasca-2025 mengadakan pertemuan ke-3 yang berlangsung di Vang Vieng, Laos.

Fokus utama pertemuan ini adalah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) untuk MEA 2026-2030, sebagai bagian penting dari Visi ASEAN 2045. Acara ini merupakan bagian dari agenda pertemuan Gugus Tugas Pejabat Tinggi Bidang Integrasi Ekonomi ASEAN (HLTF-EI).

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Netty Muharni memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan kelompok kerja tersebut.

Baca Juga: Menkeu Ungkap Digitalisasi Bisa Dongkrak Ekonomi ASEAN hingga USD2 Triliun di 2030

Delegasi tersebut juga terdiri dari perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan. Hasil pertemuan termasuk kesepakatan mengenai panduan Renstra MEA 2026-2030, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra untuk setiap sektor dan pelaksanaan Ulasan Akhir Periode (ETR) Cetak Biru MEA 2025.

"Sekretariat ASEAN perlu memfinalisasi template matriks agar lebih jelas untuk segera diedarkan kepada badan sektoral untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan ETR maupun penyusunan Renstra sektoral," ujar Asdep Netty dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/22/204).

Kemudian, Netty mengemukakan bahwa Sekretariat ASEAN perlu menyelesaikan template matriks agar lebih jelas dan segera didistribusikan kepada badan sektoral untuk digunakan dalam pelaksanaan ETR dan penyusunan Renstra sektoral.

Renstra MEA 2026-2030 yang diusulkan akan mencakup 5 elemen utama yakni tujuan strategis, sasaran, langkah-langkah strategis, aktivitas, dan ukuran kinerja. Indonesia juga mengusulkan mekanisme peninjauan berkala untuk sasaran, langkah-langkah strategis, aktivitas, dan ukuran kinerja setiap lima tahun.

Sementara itu, peninjauan untuk tujuan strategis akan dilakukan setiap 20 tahun atau jika diperlukan. Usulan tersebut diterima dan disepakati oleh ASEAN.

"Indonesia berpandangan bahwa semua elemen tersebut perlu direviu secara berkala untuk menjamin bahwa MEA tetap mampu menjawab tantangan ekonomi yang sangat dinamis," ungkap Asdep Netty. 

Indonesia berpendapat bahwa semua elemen tersebut perlu ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa MEA tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang sangat dinamis.

Mekanisme lain yang digunakan untuk mendukung penyusunan Renstra ini mencakup studi ASEAN Pasca-2025 dan survei kepada semua pemangku kepentingan di negara-negara anggota ASEAN. Hasil dari studi dan survei ini akan menjadi referensi penting untuk memperoleh masukan dari semua pemangku kepentingan di ASEAN.

Pertemuan tatap muka yang melibatkan publik secara luas pun telah dilakukan sepanjang tahun 2023 dan akan diulang dengan melibatkan pemangku kepentingan, terutama dari kalangan bisnis, organisasi internasional, dan mitra eksternal ASEAN pada 29-30 April 2024.

Selama pertemuan HLTF-EI ke-45, juga diadakan pertemuan dengan tokoh berpengaruh dan anggota parlemen ASEAN untuk mendapatkan masukan tambahan untuk menyempurnakan Renstra. Tokoh-tokoh berpengaruh dari Indonesia, seperti Mari Elka Pangestu dan Imam Pambagyo, juga memberikan kontribusi penting dalam pertemuan tersebut.

Renstra MEA 2026-2030 ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Dokumen tersebut bersama dengan Visi ASEAN 2045 dan Renstra Tiga Pilar ASEAN akan disampaikan kepada Kepala Negara untuk disetujui dalam KTT ASEAN ke-46 pada kuartal keempat tahun 2025. Untuk memastikan penyusunan Renstra ini berjalan sesuai jadwal, rencana kerja kelompok kerja disepakati untuk melaksanakan pertemuan sebanyak sembilan kali selama tahun 2024.

Selain itu, di sela-sela pertemuan HLTF-EI, juga diadakan beberapa pertemuan bilateral, termasuk dengan Laos sebagai Ketua ASEAN 2024, untuk membahas tindak lanjut dari Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN (ABEF) yang telah disepakati dalam KTT ASEAN ke-43. ABEF merupakan prioritas ekonomi Indonesia saat menjadi Ketua ASEAN 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan usulan penyelenggaraan pertemuan Task Force on Blue Economy yang pertama dan pelaksanaan ASEAN Blue Economy Forum ke-2 pada tahun 2024, dan mendapat dukungan dari Laos. Indonesia juga memberikan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut melalui program yang disediakan untuk Laos.