Sering Salahkan Menko Airlangga, Jokowi Tak Seharusnya Alihkan Tanggung Jawab

AKURAT.CO Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kembali melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan kebijakan ekonomi.

Ekonom senior Indef, Faisal Basri, mengungkapkan bahwa Jokowi sering kali menyalahkan pihak lain, seperti Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ketika menghadapi berbagai masalah ekonomi.

Kemudian, Faisal menyebutkan bahwa pendekatan Jokowi yang sering kali menunjuk Airlangga sebagai pihak yang disalahkan atas krisis, seperti dalam kasus minyak goreng, menunjukkan kurangnya tanggung jawab sebagai pemimpin negara. 

“Menunjuk Airlangga sebagai penyebab kegagalan hanya menunjukkan ketidakmampuan Jokowi dalam mengelola masalah secara efektif," ungkap Faisal dalam acara Diskusi Publik Indef di Youtube Indef, Senin (19/8/2024).

Lebih lanjut, Faisal menilai bahwa Jokowi harus lebih bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil dan tidak hanya mencari kambing hitam. "Sebagai presiden, Jokowi seharusnya mengatasi permasalahan secara langsung dan tidak mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain," tambahnya. 

Baca Juga: Konsolidasi Kekuasaan Perparah Ketimpangan

Selain itu, Faisal mengkritik bagaimana kebijakan yang tidak konsisten dan sering berubah-ubah menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di pasar. Dalam pandangannya, penanganan masalah yang sering kali tidak tuntas dan kebijakan yang tidak efektif menambah beban rakyat. 

Lebih lanjut, ia mencontohkan bagaimana kebijakan larangan ekspor yang diberlakukan Jokowi tidak memberikan solusi yang nyata terhadap masalah yang ada.  Serta, Faisal juga menilai bahwa ketidakmampuan untuk memberikan solusi yang efektif menunjukkan adanya kelemahan dalam kepemimpinan Jokowi. 

"Salahkan pihak lain tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang konsisten," ujar Faisal.

Menurut Faisal, ketidakstabilan kebijakan ekonomi ini juga berdampak negatif pada kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Sehingga, Faisal mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi negara. 

"Pengelolaan ekonomi harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi dan akuntabilitas, agar masyarakat dapat menilai dan mengawasi kebijakan yang diterapkan," tegas Faisal.

Dengan hal tersebut, Faisal menekankan bahwa Jokowi harus mengambil tanggung jawab penuh atas kebijakan yang diambil dan tidak mencari kambing hitam untuk kegagalan ekonomi. “Kepemimpinan yang efektif adalah kunci untuk mengatasi tantangan ekonomi yang ada," tukasnya.