Belanja Negara Dipacu, Pemerintah Fokus Tahan Inflasi dan Dorong Konsumsi

AKURAT.CO Pemerintah mengintensifkan berbagai program fiskal, sosial, dan digitalisasi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi nasional menuju 2026.

Langkah percepatan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Airlangga mengatakan bahwa percepatan belanja negara merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga momentum ekonomi.

Hingga 30 September 2025, belanja yang ditandai untuk pengendalian inflasi telah mencapai 67% atau Rp67,24 triliun, termasuk program stabilisasi harga pangan.

Gerakan Pasar Murah (GPM) dilaporkan terlaksana lebih dari 11 ribu titik hingga 21 November 2025.

Baca Juga: Airlangga: Presidensi Afrika Selatan Akhiri Estafet Kepemimpinan Global South di G20

Pemerintah juga menyalurkan 624 ribu ton beras sebagai cadangan stabilisasi harga, dan masih akan menyalurkan tambahan 875 ribu ton hingga akhir tahun.

Selain beras, bantuan pangan untuk menjaga daya beli diberikan kepada 18,3 juta penerima manfaat berupa 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng setiap bulan.

Penyaluran tersebut disebut membantu menahan kenaikan harga pada Oktober–November 2025.

Di sisi produksi, pemerintah menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan alsintan senilai Rp86 triliun hingga Oktober 2025.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lebih dari 44 juta anak disebut mendorong penyerapan hasil pertanian.

Untuk menopang konsumsi, pemerintah mengalokasikan Rp31 triliun untuk insentif berupa diskon transportasi dan bantuan langsung tunai kesejahteraan (Kesera) senilai Rp900 ribu bagi 35 juta keluarga.

Baca Juga: Oleh-oleh Wapres Gibran dan Menko Airlangga dari KTT G20 Afrika Selatan

Selain itu, tersedia program magang untuk 100 ribu peserta dengan anggaran Rp1,37 triliun.

Pada saat bersamaan, pemerintah memperluas digitalisasi daerah sebagai upaya efisiensi transaksi serta peningkatan penerimaan daerah.

Hingga semester I 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau 91,8% telah memiliki ekosistem digital melalui pemanfaatan QRIS dan e-banking dengan nilai Rp75,3 triliun.

Transaksi non-tunai masyarakat juga meningkat, mencapai Rp642 triliun hingga September atau naik 20,3% dibanding tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah melalui sistem non-tunai turut meningkat.

Pemerintah menargetkan perluasan infrastruktur digital, termasuk pembangunan jaringan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui teknologi serat optik dan satelit orbit rendah.

Upaya tersebut diharapkan semakin memperkuat pemerataan ekonomi dan transformasi digital nasional.