Misbakhun Bakal Panggil Purbaya Bahas Dampak Kenaikan Harga Crude Oil

AKURAT.CO Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas fluktuasi harga minyak dunia atau crude oil yang semakin tajam di tengah eskalasi perang Timur Tengah.

Isu ini menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kondisi ekonomi Indonesia dalam jangka pendek.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemanggilan tersebut akan dilakukan guna meminta penjelasan pemerintah terkait dampak volatilitas harga minyak global terhadap fiskal negara.

Baca Juga: Perang AS-Iran Picu Lonjakan Harga Crude Oil, Ekonom Ingatkan Risiko Harga BBM Naik Usai Lebaran 2026

Meski begitu, DPR masih mempertimbangkan waktu yang tepat karena situasi geopolitik dan pasar energi dunia masih sangat dinamis.

Langkah DPR ini menjadi penting mengingat harga minyak Brent sempat melonjak hingga USD119,50 per barel dalam perdagangan intraday sebelum akhirnya mengalami koreksi tajam. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap potensi tekanan pada subsidi energi, inflasi, hingga stabilitas APBN 2026 jika konflik geopolitik terus berlanjut.

DPR Soroti Volatilitas Harga Minyak Dunia

Misbakhun mengatakan bahwa DPR akan mengagendakan pemanggilan Menteri Keuangan untuk membahas perkembangan terbaru harga minyak global yang bergerak sangat fluktuatif.

“Kita akan mengagendakan itu (memanggil Purbaya ke DPR), tapi kita lihat ini kan suasananya masih dalam situasi ketidakstabilan di awal,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, volatilitas harga minyak yang terjadi saat ini masih sangat tinggi sehingga reaksi pasar yang muncul belum dapat dijadikan dasar kebijakan jangka panjang. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kebijakan fiskal maupun energi.

Harga Minyak Brent Sempat Sentuh Rekor Intraday

Pergerakan harga minyak dunia dalam beberapa hari terakhir mencerminkan ketidakpastian yang sangat tinggi di pasar energi global.

Data perdagangan menunjukkan minyak Brent untuk kontrak Mei 2026 sempat menyentuh USD119,50 per barel dalam sesi perdagangan sebelum akhirnya turun tajam. Penurunan tersebut menjadi salah satu koreksi terbesar dalam sejarah dari level tertinggi intraday menuju harga penutupan.

Pada penutupan perdagangan Senin, minyak Brent masih tercatat naik 6,8% menjadi USD98,96 per barel. Namun sehari setelahnya, harga kembali turun mendekati USD80 per barel, menandakan volatilitas yang sangat ekstrem dalam waktu singkat.

Misbakhun menilai pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario kebijakan APBN untuk mengantisipasi perubahan harga energi global yang sulit diprediksi.

Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan fiskal apabila harga minyak dunia melonjak terlalu tinggi. Kenaikan harga minyak dapat meningkatkan beban subsidi energi, biaya impor migas, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Volatilitasnya masih tinggi, up and down, up and down dalam varian yang sangat ekstrem,” ujar Misbakhun.

Dirinya menambahkan bahwa pemerintah harus memiliki berbagai opsi kebijakan agar stabilitas fiskal tetap terjaga jika konflik geopolitik berkepanjangan.

DPR Sarankan Pemerintah Wait and See

Di tengah dinamika geopolitik global, DPR meminta pemerintah tidak bereaksi secara berlebihan terhadap setiap pergerakan pasar energi.

Menurut Misbakhun, respons kebijakan harus dilakukan secara terukur dan berbasis data, bukan sekadar reaksi terhadap gejolak jangka pendek.

“Respon kita harus terukur. Wait and see, jangan kita langsung setiap gerakan diberikan reaksi,” kata dia.

Misbakhun menilai pemerintah perlu mencermati perkembangan konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, termasuk potensi eskalasi serangan rudal balistik yang bisa memicu gangguan pasokan energi global.

Dampak Perang Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia

Konflik di Timur Tengah memiliki pengaruh besar terhadap harga energi global karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat produksi minyak dunia.

Jika konflik meningkat dan mengganggu jalur distribusi minyak, harga energi dapat melonjak tajam dan berdampak langsung pada negara importir seperti Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada APBN, tetapi juga pada inflasi, harga BBM, serta daya beli masyarakat.

Karena itu, DPR menilai koordinasi antara pemerintah dan parlemen menjadi penting untuk memastikan kebijakan ekonomi tetap stabil di tengah ketidakpastian global.