AS Waspadai Private Credit Rp30.000 Triliun, Treasury Siapkan Rapat

AKURAT.CO Departemen Keuangan Amerika Serikat (U.S. Treasury) dijadwalkan menggelar serangkaian pertemuan dengan regulator asuransi domestik dan internasional dalam beberapa pekan ke depan untuk merespons gejolak di pasar private credit senilai sekitar USD2 triliun atau setara lebih dari Rp30.000 triliun.

Dua sumber yang mengetahui rencana tersebut menyebut, pertemuan pertama bahkan bisa diumumkan dalam waktu dekat.

Agenda ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan berbasis data terhadap sektor pinjaman non-bank yang berkembang pesat.

Kekhawatiran utama yang mencuat meliputi likuiditas, transparansi, hingga disiplin pemberian pinjaman. Dalam pernyataannya sebelumnya di Economic Club of Dallas pada Februari, Bessent menegaskan bahwa pemerintah mulai mengawasi pergerakan aset private credit ke sektor keuangan yang lebih teregulasi.

“Saya khawatir melihat bagaimana ini masuk ke sistem keuangan yang diatur, oleh karena itu kami ingin mengukur apakah ada dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan dan mencegah potensi penularan risiko," ujar Scoot dikutip dari Reuters, Senin (30/3/2026).

Selain itu, Treasury juga akan menggali masukan dari regulator terkait meningkatnya penggunaan leverage di tingkat dana, konsistensi penilaian kredit, praktik reasuransi offshore, serta tingkat likuiditas investasi di pasar private credit.

Hasil diskusi ini akan menjadi dasar arah kebijakan selanjutnya, meski belum ada keputusan regulasi konkret dalam tahap awal.

Secara historis, private credit berkembang pesat pasca krisis keuangan global 2008–2009, ketika regulasi perbankan diperketat. Sektor ini kembali memainkan peran penting saat pandemi COVID-19, ketika penyaluran kredit bank mengalami perlambatan.

Namun, pertumbuhan cepat tanpa pengawasan setara kini memunculkan kekhawatiran baru di kalangan otoritas.

Bessent menegaskan bahwa meskipun private credit selama ini berkontribusi positif dalam mengisi celah pembiayaan, pemerintah tidak ingin instrumen tersebut menjadi sumber risiko sistemik, terutama jika mulai terhubung dengan dana publik seperti pensiun atau akun investasi individu.

“Kami tidak akan membiarkan tabungan dan investasi masyarakat menjadi tempat pembuangan aset bermasalah,” tegasnya.

Bagi pasar keuangan global, langkah ini menjadi sinyal bahwa otoritas AS mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko sistemik dari sektor non-bank.

Jika hasil konsultasi mengarah pada pengetatan pengawasan, dampaknya dapat menjalar ke likuiditas global, biaya pinjaman, hingga strategi investasi institusi besar seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi.