AS Waspadai Private Credit Rp30.000 Triliun, Treasury Siapkan Rapat

AKURAT.CO Departemen Keuangan Amerika Serikat (U.S. Treasury) dijadwalkan menggelar serangkaian pertemuan dengan regulator asuransi domestik dan internasional dalam beberapa pekan ke depan untuk merespons gejolak di pasar private credit senilai sekitar USD2 triliun atau setara lebih dari Rp30.000 triliun.
Dua sumber yang mengetahui rencana tersebut menyebut, pertemuan pertama bahkan bisa diumumkan dalam waktu dekat.
Agenda ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan berbasis data terhadap sektor pinjaman non-bank yang berkembang pesat.
Kekhawatiran utama yang mencuat meliputi likuiditas, transparansi, hingga disiplin pemberian pinjaman. Dalam pernyataannya sebelumnya di Economic Club of Dallas pada Februari, Bessent menegaskan bahwa pemerintah mulai mengawasi pergerakan aset private credit ke sektor keuangan yang lebih teregulasi.
“Saya khawatir melihat bagaimana ini masuk ke sistem keuangan yang diatur, oleh karena itu kami ingin mengukur apakah ada dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan dan mencegah potensi penularan risiko," ujar Scoot dikutip dari Reuters, Senin (30/3/2026).
Selain itu, Treasury juga akan menggali masukan dari regulator terkait meningkatnya penggunaan leverage di tingkat dana, konsistensi penilaian kredit, praktik reasuransi offshore, serta tingkat likuiditas investasi di pasar private credit.
Hasil diskusi ini akan menjadi dasar arah kebijakan selanjutnya, meski belum ada keputusan regulasi konkret dalam tahap awal.
Secara historis, private credit berkembang pesat pasca krisis keuangan global 2008–2009, ketika regulasi perbankan diperketat. Sektor ini kembali memainkan peran penting saat pandemi COVID-19, ketika penyaluran kredit bank mengalami perlambatan.
Namun, pertumbuhan cepat tanpa pengawasan setara kini memunculkan kekhawatiran baru di kalangan otoritas.
Bessent menegaskan bahwa meskipun private credit selama ini berkontribusi positif dalam mengisi celah pembiayaan, pemerintah tidak ingin instrumen tersebut menjadi sumber risiko sistemik, terutama jika mulai terhubung dengan dana publik seperti pensiun atau akun investasi individu.
Baca Juga: Amerika Serikat Siapkan 3.000–4.000 Pasukan Elite ke Timur Tengah
“Kami tidak akan membiarkan tabungan dan investasi masyarakat menjadi tempat pembuangan aset bermasalah,” tegasnya.
Bagi pasar keuangan global, langkah ini menjadi sinyal bahwa otoritas AS mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko sistemik dari sektor non-bank.
Jika hasil konsultasi mengarah pada pengetatan pengawasan, dampaknya dapat menjalar ke likuiditas global, biaya pinjaman, hingga strategi investasi institusi besar seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 4Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 5Dorongan Hak Angket Ijazah Gibran Menguat, Jokowi Mulai Panik?
- 6Denmark Terbuka: Kena Kartu Merah di Semifinal, Fajar/Fikri Minta Peraturan Baru Time Clock Ditinjau Ulang
- 7Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 8Prediksi Skor Roma vs Genoa 18 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan
- 9Presiden Prabowo Terima Kunjungan Sekjen PBB António Guterres di Hambalang
- 10Survei PPI: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Pemerintah dan Presiden Prabowo










