AS Waspadai Private Credit Rp30.000 Triliun, Treasury Siapkan Rapat

AKURAT.CO Departemen Keuangan Amerika Serikat (U.S. Treasury) dijadwalkan menggelar serangkaian pertemuan dengan regulator asuransi domestik dan internasional dalam beberapa pekan ke depan untuk merespons gejolak di pasar private credit senilai sekitar USD2 triliun atau setara lebih dari Rp30.000 triliun.
Dua sumber yang mengetahui rencana tersebut menyebut, pertemuan pertama bahkan bisa diumumkan dalam waktu dekat.
Agenda ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan berbasis data terhadap sektor pinjaman non-bank yang berkembang pesat.
Kekhawatiran utama yang mencuat meliputi likuiditas, transparansi, hingga disiplin pemberian pinjaman. Dalam pernyataannya sebelumnya di Economic Club of Dallas pada Februari, Bessent menegaskan bahwa pemerintah mulai mengawasi pergerakan aset private credit ke sektor keuangan yang lebih teregulasi.
“Saya khawatir melihat bagaimana ini masuk ke sistem keuangan yang diatur, oleh karena itu kami ingin mengukur apakah ada dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan dan mencegah potensi penularan risiko," ujar Scoot dikutip dari Reuters, Senin (30/3/2026).
Selain itu, Treasury juga akan menggali masukan dari regulator terkait meningkatnya penggunaan leverage di tingkat dana, konsistensi penilaian kredit, praktik reasuransi offshore, serta tingkat likuiditas investasi di pasar private credit.
Hasil diskusi ini akan menjadi dasar arah kebijakan selanjutnya, meski belum ada keputusan regulasi konkret dalam tahap awal.
Secara historis, private credit berkembang pesat pasca krisis keuangan global 2008–2009, ketika regulasi perbankan diperketat. Sektor ini kembali memainkan peran penting saat pandemi COVID-19, ketika penyaluran kredit bank mengalami perlambatan.
Namun, pertumbuhan cepat tanpa pengawasan setara kini memunculkan kekhawatiran baru di kalangan otoritas.
Bessent menegaskan bahwa meskipun private credit selama ini berkontribusi positif dalam mengisi celah pembiayaan, pemerintah tidak ingin instrumen tersebut menjadi sumber risiko sistemik, terutama jika mulai terhubung dengan dana publik seperti pensiun atau akun investasi individu.
Baca Juga: Amerika Serikat Siapkan 3.000–4.000 Pasukan Elite ke Timur Tengah
“Kami tidak akan membiarkan tabungan dan investasi masyarakat menjadi tempat pembuangan aset bermasalah,” tegasnya.
Bagi pasar keuangan global, langkah ini menjadi sinyal bahwa otoritas AS mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko sistemik dari sektor non-bank.
Jika hasil konsultasi mengarah pada pengetatan pengawasan, dampaknya dapat menjalar ke likuiditas global, biaya pinjaman, hingga strategi investasi institusi besar seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 7Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 8Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal









