Bantuan Pangan Bulog Sasar 33 Juta Keluarga Penerima Manfaat, Misbakhun: Harus Benar-benar Dijaga Sampai ke Masyarakat

AKURAT.CO Komisi XI DPR RI menyoroti implementasi penyaluran bantuan pangan oleh Bulog sebagai instrumen utama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di Indonesia.

DPR menekankan bahwa keberhasilan subsidi tidak cukup diukur dari harga yang stabil, tetapi juga dari distribusi barang yang merata hingga ke masyarakat.

Isu seperti stok beras nasional, distribusi pupuk, hingga penyaluran bantuan pangan menjadi fokus utama pengawasan.

Dengan melibatkan sejumlah BUMN strategis, DPR ingin memastikan kebijakan subsidi benar-benar efektif, tepat sasaran, dan dirasakan langsung oleh lebih dari 33 juta kelaurga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Stabilitas Harga Harus Diikuti Ketersediaan Barang

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa keberhasilan program PSO non-energi tidak boleh hanya dilihat dari sisi angka inflasi atau harga pasar.

Ia menilai, stabilitas harga tanpa ketersediaan barang justru berpotensi menimbulkan distorsi di masyarakat.

“Hari ini kami ingin memastikan kepada masyarakat Indonesia bahwa BUMN dalam menjalankan program negara seperti subsidi sudah berjalan dengan baik, sehingga kebijakan menjaga harga benar-benar bisa dirasakan,” ujar Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Bulog di Komplek Parlemen, Kamis (2/4/2026).

Dirinya juga mengingatkan potensi risiko jika distribusi tidak berjalan optimal. “Jangan sampai muncul kondisi harga memang tidak naik, tapi barangnya sulit didapat. Ini yang harus benar-benar dijaga sampai ke masyarakat,” tegasnya.

Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah, Bulog Klaim Aman

Dalam forum tersebut, Perum Bulog melaporkan capaian signifikan terkait ketahanan pangan nasional. Hingga awal April 2026, stok beras nasional tercatat mencapai 4.387.469 ton, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan cadangan beras pemerintah.

Selain itu, Bulog juga melaporkan bahwa program bantuan pangan telah menjangkau lebih dari 33 juta penerima manfaat, memperkuat daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Untuk tahun 2026, Bulog mendapat penugasan menyalurkan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 828.000 ton, dengan harga eceran tertinggi (HET) di kisaran Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram, tergantung wilayah distribusi.

Produksi Pupuk Nasional Capai 14,6 Juta Ton

Dari sektor industri pupuk, PT Pupuk Indonesia memastikan kapasitas produksi nasional berada di level aman. Total produksi mencapai 14,6 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Misbakhun menyebut, kondisi global yang bergejolak tidak memberikan dampak signifikan terhadap pasokan pupuk nasional. Bahkan, kebijakan penyesuaian harga pupuk tetap berjalan sesuai rencana.

“Gejolak dunia tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan pupuk di Indonesia. Penurunan HET hingga 20 persen juga dipastikan tetap berjalan,” jelasnya.

Meski stok dan produksi dinilai aman, Komisi XI DPR RI menekankan bahwa tantangan utama berada pada aspek distribusi dan penguasaan pasar. Tanpa pengawasan ketat, potensi ketimpangan distribusi dapat menghambat efektivitas program subsidi.

DPR menegaskan pentingnya sinergi antar-BUMN seperti sektor transportasi dan logistik untuk memastikan barang subsidi menjangkau wilayah terpencil.

“Pengawasan distribusi, stok, dan penguasaan pasar harus diperkuat agar kebijakan subsidi non-energi benar-benar dirasakan masyarakat secara merata,” tegas Misbakhun.