Membaca RAPBN 2027 Ala Presiden Prabowo: Ambisi Yang Menuntut Kedisiplinan Eksekusi

AKURAT.CO Pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 Presiden Prabowo Subianto membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar pengumuman target fiskal tahunan.

Di balik angka-angka target pertumbuhan, defisit, dan rasio penerimaan negara, pemerintah berupaya menempatkan APBN sebagai instrumen politik-ekonomi: alat untuk melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan ekonomi, sekaligus mempercepat kesejahteraan.

Narasi itu tercermin dalam 8 klaster prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan dan kesehatan, hingga hilirisasi, industrialisasi, ekonomi desa, dan penurunan kemiskinan.

Baca Juga: Prabowo Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen hingga 6,5 Persen di 2027, Defisit Fiskal Ditekan

Pertumbuhan ekonomi tidak lagi diposisikan semata sebagai ekspansi domestik bruto, tapi juga sebagai instrumen pemerataan sosial.

Pertumbuhan dipatok 5,8-6,5%. Untuk mencapainya, instrumen fiskal dimaksimalkan, dimana pendapatan negara ditargetkan 11,82-12,4% PDB, belanja negara 13,62-14,8% PDB, dan defisit dijaga pada 1,8-2,4% PDB.

Rasio gini dibidik turun ke 0,362 sampai 0,367 juga, dalam arti, pertumbuhan ekonomi tinggi tak boleh hanya dinikmati sektor padat modal atau kelompok atas, harus ada pemerataan.

Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi RAPBN 2027 cukup ambisius dibanding asumsi APBN 2026 sebesar 5,4%. Namun, masalah klasik ekonomi politik Indonesia bukanlah pada visi, melainkan pada kemampuan eksekusi.

Josua melihat secara narasi, pidato Presiden Prabowo positif karena pemerintah mencoba mengaitkan pertumbuhan dengan pemerataan. Tapi perlu diingat bahwa daftar belanja program prioritas negara kerap berakhir sebagai daftar belanja besar yang tak otomatis menghasilkan produktivitas baru.

“Tantangannya adalah memastikan program-program tersebut tidak hanya menjadi daftar belanja besar, tetapi benar-benar menghasilkan produktivitas, lapangan kerja formal, daya beli, dan penerimaan negara yang lebih kuat,” ujar Josua kepada Akurat.co, Rabu (20/5/2026).

Ambisi Vs Realitas Ekonomi Global

Target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8%-6,5%, menurut Josua sejatinya masih bisa dijustifikasi (realistis) jika pemerintah mampu mempercepat investasi, hilirisasi, belanja produktif, pangan, energi, dan infrastruktur.

Namun, untuk mencapai batas atas 6,5%, dorongan tidak cukup hanya dari belanja pemerintah. Indonesia perlu pertumbuhan investasi swasta yang lebih kuat, kredit produktif yang lebih cepat, ekspor bernilai tambah, dan perbaikan logistik.

"Jadi, angka 6,5 persen bukan mustahil, tetapi syaratnya berat: reformasi sektor riil harus berjalan lebih cepat daripada sekadar percepatan belanja APBN," pesan Josua.

Di titik inilah RAPBN 2027 menghadapi dilema klasik negara berkembang: bagaimana mendorong pertumbuhan tinggi ketika ruang kebijakan justru mulai menyempit.

Fiskal Ekspansif, Pasar Tuntut Kedisiplinan

Pemerintah mengirim sinyal bahwa ambisi pertumbuhan tetap akan dijalankan dalam koridor disiplin fiskal. Dalam kerangka KEM PPKF 2027, defisit dijaga pada level 1,80%-2,40% PDB. Secara politik pasar, angka tersebut penting.

Pasar saat ini sangat sensitif terhadap pelebaran defisit fiskal, tekanan nilai tukar, kenaikan harga minyak, dan kenaikan imbal hasil surat utang negara. Dalam konteks itu, pidato RAPBN 2027 tampak berusaha menyeimbangkan dua pesan sekaligus: pemerintah ingin tumbuh lebih cepat, tetapi tidak ingin terlihat kehilangan disiplin anggaran.

Masalahnya, menjaga keseimbangan itu tidak mudah. "Tantangannya adalah apakah pendapatan negara benar-benar bisa naik tanpa menekan daya beli dan dunia usaha," tutur Josua.

Kenaikan pendapatan negara harus dilakukan tanpa menekan daya beli masyarakat maupun memperberat dunia usaha. Pada saat yang sama, pemerintah dituntut membiayai agenda industrialisasi, pangan, energi, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sosial secara simultan.

Bea Cukai dan Pertaruhan Kredibilitas Negara

Pidato RAPBN 2027 juga menyinggung kebocoran di sektor kepabeanan—isu yang sering dianggap teknokratis, tetapi sesungguhnya menyentuh inti kredibilitas negara.

Josua menilai persoalan penyelundupan, rokok ilegal, manipulasi nilai barang, dan salah lapor ekspor-impor tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha formal yang patuh.

Perbaikan memang mulai terlihat. Kinerja Bea Cukai yang sempat terkontraksi 14% pada Januari-Februari membaik menjadi minus 1% pada Maret dan kembali positif 0,6% pada April.

Penindakan rokok ilegal juga meningkat tajam, dari 303 juta batang hingga April 2025 menjadi 684 juta batang pada periode yang sama tahun berikutnya.

Tapi kemajuan ini, lanjut Josua, belum cukup. Reformasi harus bergerak lebih dalam melalui penggunaan pemindai pelabuhan, integrasi data pajak-kepabeanan-perdagangan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran besar, bukan hanya operasi kecil di lapangan.

Kesinambungan Bauran Moneter-Fiskal

Yang perlu dikritisi, pidato RAPBN 2027 muncul saat ruang kebijakan moneter sedang lebih sempit. Bank Indonesia baru menaikkan suku bunga acuan 0,50% menjadi 5,25% untuk menjaga rupiah dan inflasi akibat tekanan global, terutama perang Timur Tengah, harga minyak, dan penguatan dolar AS.

Artinya, kebijakan moneter saat ini lebih fokus pada stabilitas, sehingga dorongan pertumbuhan akan semakin bergantung pada kualitas fiskal dan reformasi sektor riil.

Jika APBN terlalu ekspansif tanpa perbaikan penerimaan dan efisiensi belanja, pasar bisa membaca target pertumbuhan tinggi 6,5% sebagai risiko fiskal baru.

"Namun, jika belanja diarahkan pada pangan, energi, hilirisasi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif, maka RAPBN 2027 bisa menjadi jembatan menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih inklusif," kata Josua.

Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pekerjaan Formal

Salah satu bagian paling penting dalam kerangka RAPBN 2027 adalah penekanan terhadap kualitas pertumbuhan.

Pemerintah menargetkan rasio gini turun menjadi 0,362-0,367, tingkat kemiskinan ditekan ke 6,0%-6,5%, serta pengangguran terbuka turun menjadi 4,30%-4,87%. Artinya, kualitas pertumbuhan menjadi sama pentingnya dengan angka pertumbuhan itu sendiri.

"Namun, menekan ketimpangan tidak cukup melalui bantuan sosial. Penciptaan kerja formal harus diperbesar, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat UMKM, mempercepat akses pembiayaan desa, serta memastikan hilirisasi dan industrialisasi menyerap tenaga kerja lokal," pesan Josua.

Dari Dokumen Anggaran Menjadi Mesin Produktivitas

Di atas kertas, RAPBN 2027 menawarkan kombinasi yang menarik: pertumbuhan tinggi, pemerataan sosial, disiplin fiskal, dan industrialisasi nasional.

Namun sejarah fiskal Indonesia menunjukkan bahwa kredibilitas APBN selalu ditentukan oleh satu hal yang sama: implementasi. Josua menekankan 4 prasyarat utama agar RAPBN 2027 tidak berhenti sebagai dokumen optimisme dan bisa menjadi peta kerja yang terukur.

Pertama, target pertumbuhan 6,5% harus ditopang agenda produktivitas dan investasi swasta. Kedua, penurunan ketimpangan harus berbasis penciptaan kerja formal dan penguatan pendapatan riil masyarakat.

Ketiga, reformasi Bea Cukai perlu diposisikan sebagai reformasi penerimaan negara dan tata kelola perdagangan. Keempat, defisit harus dijaga melalui penerimaan yang sehat, bukan lewat pemangkasan belanja produktif.

"Kesimpulannya, arah pidato Presiden Prabowo cukup kuat dan strategis, tetapi kredibilitasnya akan ditentukan oleh eksekusi: apakah pemerintah mampu mengubah APBN dari sekadar alat belanja menjadi mesin produktivitas, pemerataan, dan kepercayaan pasar," tutur Josua.