Di Hadapan Prabowo, Chatib Basri Ingatkan Ancaman Kenaikan Harga akibat Rupiah Melemah

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terkini mengenai kondisi perekonomian nasional dari jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas fundamental ekonomi Indonesia, risiko global, hingga langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Usai pertemuan, Anggota DEN, Chatib Basri, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga barang akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Menurutnya, risiko tersebut dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
“Satu isu penting yang harus diperhatikan adalah kemungkinan risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat pelemahan rupiah,” kata Chatib.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah adalah melalui efisiensi anggaran serta memastikan program prioritas berjalan efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga: Menteri PPPA: Banyak Day Care Belum Penuhi Standar Perlindungan Anak
“Termasuk untuk menumbuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Salah satunya melalui langkah-langkah efisiensi anggaran, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DEN Firman Hidayat menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat dan jauh lebih baik dibandingkan saat krisis ekonomi 1998.
Ia menjelaskan, sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga, didukung kondisi sektor korporasi dan perbankan yang sehat.
“Selain pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan inflasi yang stabil, kami melihat neraca korporasi saat ini berada dalam posisi yang sangat sehat,” kata Firman.
Meski demikian, DEN mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap berbagai risiko eksternal, mulai dari konflik geopolitik yang berkepanjangan hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi yang pada akhirnya memicu kenaikan harga di dalam negeri.
“Kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang tampaknya berlangsung lebih lama dan lebih besar dari perkiraan. Ditambah lagi dengan faktor pelemahan rupiah,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, DEN juga menyampaikan sejumlah rekomendasi guna memperkuat posisi eksternal Indonesia.
Di antaranya melalui peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan tinggi serta mendorong pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara untuk meningkatkan penerimaan devisa.
“Jika jumlah wisatawan mancanegara dapat terus meningkat, tentu hal itu akan membantu memperkuat cadangan devisa kita,” tutur Firman.
Pertemuan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap berbagai tantangan ekonomi global yang masih membayangi.
Dengan fundamental ekonomi yang dinilai tetap kuat, pemerintah berupaya menjaga stabilitas sekaligus menyiapkan langkah-langkah strategis agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









