RAPBN 2027 Mulai Dibahas, Pemerintah Bidik Ekonomi Tumbuh 6,5 Persen

AKURAT.CO Komisi XI DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 melalui rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (10/6/2026).

Dalam pembahasan awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8% hingga 6,5%.

Target tersebut menjadi tahapan penting menuju ambisi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% dalam jangka menengah yang dicanangkan pemerintah.

Baca Juga: Soal Isu Reshuffle Menkeu Purbaya, Ini Kata Ketua Komisi XI DPR RI

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, pembahasan KEM-PPKF 2027 menjadi fondasi penyusunan RAPBN tahun depan.

DPR juga membentuk panitia kerja yang akan mendalami aspek pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan kerangka ekonomi makro.

"Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 menjadi dasar penyusunan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global, tensi geopolitik, serta kebutuhan percepatan transformasi ekonomi nasional," kata Misbakhun dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian meski tekanan mulai mereda dibandingkan beberapa tahun terakhir.

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah menilai ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 tercatat mencapai 5,61% secara tahunan (year-on-year), ditopang inflasi yang terkendali serta konsumsi rumah tangga yang terus membaik.

"Indonesia tetap menunjukkan resiliensi ekonomi di tengah tantangan global yang masih tinggi," ujar Purbaya.

Baca Juga: Rupiah Cetak Rekor Terlemah, Komisi XI Desak BI Segera Bertindak

Dalam dokumen KEM-PPKF 2027, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,8%-6,5%

• Inflasi: 1,5%-3,5%

• Nilai tukar rupiah: Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS

• Yield SBN tenor 10 tahun: 6,5%-7,3%

• Tingkat pengangguran terbuka: 4,3%-4,9%

• Tingkat kemiskinan: 6%-6,5%

Sementara itu, defisit APBN 2027 ditargetkan tetap terjaga pada kisaran 1,8%-2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,9%-12,2% dari PDB, sedangkan belanja negara berada pada kisaran 13%-14% terhadap PDB.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir umumnya bergerak di kisaran 5%. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, laju pertumbuhan ekonomi nasional cenderung berada di rentang 5%-5,2%.

Karena itu, target pertumbuhan hingga 6,5% pada 2027 menjadi salah satu sasaran paling tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, pemerintah juga mengakui tekanan eksternal masih berpotensi memengaruhi perekonomian domestik.

Hal itu tercermin dari asumsi nilai tukar rupiah yang dipatok pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, lebih lemah dibandingkan rata-rata nilai tukar beberapa tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan mempertahankan stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global.

Target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja baru dan penurunan angka kemiskinan.

Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun hingga kisaran 4,3%-4,9% pada 2027. Sementara tingkat kemiskinan ditargetkan menyusut menjadi 6%-6,5%.

Bagi dunia usaha, arah kebijakan fiskal yang menitikberatkan pada penguatan investasi sektor strategis berpotensi membuka peluang ekspansi bisnis dan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Namun, asumsi pelemahan rupiah tetap menjadi faktor yang perlu dicermati, terutama bagi sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor maupun kewajiban pembayaran dalam mata uang asing.

Untuk menjaga target ekonomi tetap tercapai, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi utama, mulai dari stabilisasi harga pangan dan energi, percepatan realisasi belanja negara, deregulasi investasi, hingga penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Purbaya menegaskan APBN 2027 akan diarahkan untuk memperkuat investasi sektor strategis, menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperluas perlindungan sosial, dan mendukung penciptaan lapangan kerja.