Akurat Logo

BI Genjot Stimulus Likuiditas, Ekonomi 2027 Diproyeksi Tumbuh 5,9 Persen

Esha Tri Wahyuni | 10 Juni 2026, 17:23 WIB
BI Genjot Stimulus Likuiditas, Ekonomi 2027 Diproyeksi Tumbuh 5,9 Persen
Rapat Kerja Komisi XI Bersama Menteri Bappenas, Rachmat Pambudy. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) tidak hanya menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027, tetapi juga mulai menggelontorkan berbagai instrumen stimulus untuk menopang target tersebut.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berpotensi mencapai batas atas proyeksi sebesar 5,9%.

Keyakinan tersebut didukung kuatnya permintaan domestik, perbaikan investasi, serta prospek ekspor yang membaik seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi global.

Baca Juga: Bank Indonesia Naikkan BI-Rate ke 5,50 Persen

"Pro-growth dan pro-welfare itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Di tengah berbagai ketidakpastian global, BI telah menyiapkan sejumlah instrumen kebijakan untuk memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi nasional sejak sekarang.

Data BI menunjukkan hingga 9 Juni 2026, bank sentral telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp156,5 triliun di pasar sekunder. Angka itu menambah pembelian SBN sepanjang 2025 yang mencapai Rp332,14 triliun.

Dengan demikian, total dukungan likuiditas melalui instrumen pembelian SBN dalam kurun waktu sekitar 18 bulan telah mencapai Rp488,64 triliun.

Selain itu, BI juga memperbesar insentif likuiditas makroprudensial (KLM) bagi perbankan. Hingga minggu pertama Mei 2026, realisasi KLM tercatat mencapai Rp424,7 triliun.

Melalui kebijakan tersebut, bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas pemerintah mendapatkan tambahan likuiditas sehingga diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan ke sektor produktif.

"Sektor-sektor prioritas pemerintah, kalau bank-bank menyalurkan kredit ke sana, tentu saja kami akan memberikan insentif likuiditas. Juga kami mendorong bank-bank untuk bagaimana semakin melakukan efisiensi sehingga suku bunga kredit bisa lebih rendah," ujar Perry.

Perry menjelaskan terdapat tiga faktor yang menjadi landasan keyakinan BI terhadap prospek ekonomi 2027.

Pertama, kebijakan fiskal pemerintah yang tetap prudent dengan tingkat defisit yang terkendali serta realokasi anggaran yang lebih efisien dan produktif.

Baca Juga: Fungsi Bank Indonesia terhadap Ekonomi Nasional

Kedua, pelaksanaan program prioritas nasional yang dinilai semakin terorkestrasi, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi mineral, hingga industrialisasi sumber daya alam.

Ketiga, semakin kuatnya koordinasi antara pemerintah dan BI dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi eksternal, BI juga memperkirakan ekonomi global mulai menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan meningkat dari 3% pada 2026 menjadi 3,1% pada 2027.

Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi ekspor Indonesia untuk kembali tumbuh setelah menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir.

Selain dukungan likuiditas, BI menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Salah satunya melalui percepatan digitalisasi sistem pembayaran. BI berencana memperluas kerja sama pembayaran lintas negara berbasis QRIS setelah sebelumnya terhubung dengan sejumlah negara Asia.

"Kami akan terus perluas QRIS. Setelah dengan Jepang, Tiongkok, Korea, kami mohon doa restu untuk kami perluas dengan Saudi Arabia untuk nanti jamaah umrah maupun haji, juga dengan India untuk turis dari India," kata Perry.

Penguatan digitalisasi juga dilakukan melalui elektronifikasi transaksi pemerintah, implementasi local currency transaction (LCT), hingga pengembangan kewirausahaan digital mikro melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

Di sektor keuangan, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, kementerian, dan dunia usaha juga mempercepat penyaluran kredit melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi).

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.