Ekonom UI: Arah Kebijakan Makin Jauh dari Evidence-Based Policy

AKURAT.CO Arah kebijakan ekonomi Indonesia saat ini dinilai kian mengkhawatirkan karena mulai meninggalkan basis data ilmiah dan kekuatan institusi.

Kritik tajam tersebut datang dari Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan, yang melihat adanya pergeseran nyata dari prinsip kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) menuju pemenuhan ambisi politik jangka pendek.

Hal tersebut, lanjutnya, ditandai dari proses perumusan kebijakan yang saat ini kerap tidak berbasis pada data dan analisis teknokratis kuat.

Sejumlah kebijakan, tambahnya, justru lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik jangka pendek serta orientasi pada proyek-proyek yang bersifat simbolik.

“Proses pengambilan keputusan itu policy formulation-nya tidak berdasarkan evidence base. Ini salah satu masalah utama arah kebijakan saat ini,” kata Ikhsan dalam sebuah diskusi ekonomi, dikutip Rabu (17/6/2026).

Baca Juga: Profil Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM yang Kerap Mengkritik Kebijakan Pemerintah

Lebih lanjut Ikhsan menilai, adanya pelemahan institusi dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi nasional. Padahal kekuatan institusi merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ikhsan kemudian menyinggung periode awal reformasi yang dinilai memiliki fondasi institusional yang lebih kuat. Salah satunya melalui penguatan lembaga independen seperti Bank Indonesia serta penguatan kerangka kebijakan fiskal dan persaingan usaha.

Ikhsan mencontohkan peran Presiden ke-3 Indonesia, B.J. Habibie, yang disebut memiliki kontribusi besar dalam membangun institusi ekonomi pascareformasi.

“Waktu itu mulai dari Bank Indonesia yang independen, kemudian ada kepercayaan pada sistem persaingan usaha yang lebih sehat. Itu semua fondasi penting,” ujarnya.

Menurut Ikhsan, fondasi tersebut kemudian berlanjut pada masa pemerintahan berikutnya dan ikut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun demikian, ia menilai dalam perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran orientasi kebijakan. Proses reformasi institusi dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama, dan digantikan oleh pendekatan berbasis proyek.

Baca Juga: DPR Optimis Rupiah Terus Menguat Usai Paparan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

“Sekarang yang terjadi proyek sering menggantikan reformasi. Yang terlihat itu pembangunan fisik, jalan tol, dan lain-lain, tapi institusinya kurang diperkuat,” kata Ikhsan.

Tidak hanya itu saja, Ikhsan juga menyoroti kecenderungan meningkatnya pengambilan keputusan ekonomi yang dipengaruhi pertimbangan politik jangka pendek. Menurutnya, hal ini berdampak pada kualitas kebijakan yang dihasilkan.

“Target diumumkan dulu, baru dicari cara teknisnya. Ini yang saya sebut reverse policy engineering,” ujarnya.

Ikhsan menilai kondisi tersebut berdampak pada melemahnya fungsi evaluasi kebijakan serta kualitas koordinasi antar-lembaga. Ia menyebut, dalam banyak kasus, retorika kebijakan lebih dominan dibandingkan evaluasi berbasis data.

“Retorika jadi lebih penting daripada evaluasi. Ini yang membuat kualitas kebijakan jadi tidak konsisten,” katanya.