DPRD Jakarta Soroti Lambannya Pemulihan Jalan Proyek JSDP: Hampir 2 Tahun Tak Selesai-selesai

AKURAT.CO Wakil Ketua DPRD Jakarta, Wibi Andrino, menyoroti lambannya pemulihan permukaan jalan dalam proyek pengelolaan air limbah Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menegaskan proyek strategis tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan keselamatan warga.

"JSDP ini proyek besar, tujuannya baik untuk masa depan sanitasi Jakarta. Tapi jangan sampai proyek strategis nasional justru menjadi sumber kemacetan permanen karena lubangnya tidak segera ditutup," kata Wibi kepada wartawan, Senin (2/3/2026).

Dia secara khusus menyoroti kondisi di kawasan Jembatan Besi, termasuk jalur Transjakarta yang terdampak galian berkepanjangan. Dia menilai persoalan ini tidak lagi sebatas kendala teknis.

Baca Juga: Pramono Resmikan Revitalisasi JPO Sarinah, Terintegrasi Halte Transjakarta

"Di Jembatan Besi, terutama di jalur busway, itu sudah hampir dua tahun tidak kelar-kelar. Ini bukan lagi kendala teknis biasa. Ini soal pengendalian proyek. Saya bahkan sudah pernah melaporkan hal ini sebelumnya, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian yang jelas," ujarnya.

Menurutnya, persoalan utama terletak pada lemahnya koordinasi antara pelaksana pekerjaan bawah tanah dengan pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan permukaan jalan. Dia menyebut tidak boleh ada pemisahan tanggung jawab yang merugikan masyarakat.

"Yang gali harus pastikan yang menutup. Tidak boleh ada alasan beda kontraktor lalu warga yang menanggung macet dan risiko kecelakaan. Jakarta bukan kota galian tanpa akhir," tuturnya.

Sebagai informasi, JSDP merupakan proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat yang mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan jaringan perpipaan di sejumlah zona di Jakarta.

Proyek ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Provinsi Jakarta, untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungan kota.

Wibi menegaskan sebesar apa pun nilai dan urgensi proyek tersebut, disiplin pelaksanaan harus tetap dijaga. Dia menyatakan, PSN tidak kebal dari evaluasi dan justru memerlukan pengawasan lebih ketat.

Baca Juga: Penerbangan Tak Terganggu, Rano Karno Dijadwalkan Pulang dari Umrah Besok

"PSN bukan berarti kebal dari evaluasi. Justru karena ini proyek strategis, pengawasan harus lebih ketat. Kita tidak mau proyek jangka panjang yang baik, rusak citranya karena tata kelola yang lemah di lapangan," ujarnya.

DPRD Jakarta, akan meminta penjelasan resmi dari dinas terkait mengenai titik-titik galian yang belum dipulihkan, termasuk di kawasan Jembatan Besi. DPRD juga menuntut adanya linimasa penyelesaian yang jelas dan transparan.

"Jakarta harus menjadi kota yang tertata. Bukan kota yang dibobok lalu dibiarkan. Warga berhak atas jalan yang aman dan lancar," pungkasnya.