Presiden Partai Buruh: Omnibus Law UU Ciptaker Bikin Ratusan Ribu Buruh Kena PHK 

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, undang-undang Omnibus Law menjadi faktor utama banyak buruh di PHK. 

 

"Omnibus law UU ciptaker mengakibatkan PHK di mana-mana. Jadi tidak benar undang-undang ciptaker menarik investasi baru dan menyerap tenaga kerja," kata Said Iqbal kepada wartawan di tengah-tengah aksi May Day, Rabu (1/5/2024).

 

 

Dia melanjutkan, di tahun 2023 hinga 2024 ratusan ribu buruh telah di PHK akibat undang-undang tersebut. Sehingga pencabutan Omnibus Law adalah hal yang tepat.

 

"Kenaikan upah akibat Omnibus Law hanya 1,58 persen. Di tangerang, Bekasi, Karawang, begitu pula di kota-kota industri lain. Padahal inflasi adalah 2,8 persen. Jadi enggak naik upah kita ini, nombok 1 persen," ujarnya. 

 

"Kemudian pertumbuhan ekonomi 5,2 persen enggak dinikmati oleh kalangan kelas menengah ke bawah termasuk buruh, yang nikmati orang kaya. Karena ekonomi tumbuh dinikmati oleh orang kaya yang gajinya besar-besar," sambungnya.

 

 

Oleh karena itu, lanjut Said Iqbal Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh menyatakan menolak, meminta Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

 

"Khususnya klaster ketenagakerjaan dan petani, dan lingkungan hidup dan HAM yang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.