Tanggapi Laporan BPK, DPR Ingatkan Penyerapan Anggaran Diperkuat untuk Kesejahteraan Rakyat

AKURAT.CO Badan Anggaran DPR mengapresiasi terlaksananya penyampaian Laporan Hasil Pemerintah (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. 

 

Dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah, Banggar DPR mengingatkan agar penyerapan APBN dan APBD 2024 dilakukan dengan baik.

 

"Kami mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung hal tersebut, kami juga akan berkomitmen mendorong penguatan penyerapan APBN dan APBD ke depannya," jelas Anggota Banggar DPR, Charles Meikyansah, di Jakarta, Selasa (9/7/2024). 

 

 

Menurutnya, pengawasan penyerapan anggaran negara adalah hal yang penting demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan situasi politik.

 

Mengingat kondisi ekonomi global saat ini sedang penuh tantangan.

 

"Kami mengingatkan kepada pemerintah untuk memperketat pengawasan penyerapan APBD dan APBN demi memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan bermanfaat dengan maksimal untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan investor," ujarnya.

 

Charles mengatakan, penguatan pengawasan penyerapan akan dibahas secara lebih detail dalam rapat-rapat kerja dengan pemerintah.

 

 

Melalui fungsi pengawasan, DPR akan melihat lebih rinci bagaimana alokasi anggaran pada program dan kegiatan kementerian/lembaga terealisasi sesuai dengan rencana.

 

"Dan tentunya penyerapan anggaran harus betul-betul diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat," ujarnya.

 

Menurutnya, opini WTP yang diterima oleh pemerintah merupakan sebuah pencapaian dari kerja keras dan bukti penting yang menunjukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

 

Untuk itu, Charles mendorong agar pemerintah terus meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola uang negara.

 

 

"Ini adalah bukti nyata dalam upaya bersama, agar terjaganya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara," katanya.

 

Charles juga menyoroti akan bergantinya pemerintahan untuk periode APBN 2024, sehingga diharapkan masa transisi pergantian pemerintahan tidak berdampak pada program anggaran negara.

 

"Kami harapkan masa peralihan nanti dilakukan dengan baik, agar masyarakat tetap dapat menerima manfaat dari kebijakan dan program-program pemerintah," tuturnya.