DPR RI Bakal Fokus Perbaiki Sistem Pendidikan dan Perjuangkan Kesejahteraan Guru

AKURAT.CO DPR RI periode 2024-2029 menyoroti masih banyaknya masalah pendidikan di Indonesia, mulai dari sistem pendidikan hingga kesejahteraan guru.

Anggota DPR RI, dr. Gamal, menilai kesejahteraan guru sebagai tenaga pendidik di Indonesia masih jauh dari harapan. Terutama, guru honorer yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di Tanah Air.

Menurutnya, masih banyak guru honorer tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Gamal menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan guru untuk mendukung kualitas layanan pendidikan sebab kesejahteraan guru yang kurang akan berdampak negatif pada motivasi dan kualitas pengajaran.

"Jika kesejahteraan guru masih minim, bagaimana mereka bisa mengajar dengan tenang tatkala utang membebani dan keperluan rumah tangga belum terpenuhi," tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (18/10/2024).

Baca Juga: Anggota DPR Sambut Baik Rencana Pemisahan Kementerian Pendidikan dan Ristek agar Lebih Fokus

Dia pun membandingkan penghasilan guru di Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Jika menggunakan perbandingan Purchasing Power Parity, maka rata-rata terendah gaji guru di Indonesia berada di posisi terbawah dengan angka Rp 2,4 juta.

Oleh karenanya, Gamal menilai masalah kesejahteraan guru di Indonesia harus mendapat perhatian lebih.

"Kebayang enggak, mereka (guru) berangkat ke sekolah untuk mengajar di saat yang sama sedang ada tanggungan utang yang harus dibayar dan kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Bagaimana mereka bisa mengajar dengan tenang dan penuh konsentrasi?" terang Gamal.

Terlepas dari hal itu, Gamal mengapresiasi komitmen dari pada guru untuk mendidik anak bangsa. Meskipun mendapatkan gaji yang kecil, hasil survei menunjukkan mayoritas guru tetap ingin melanjutkan mengajar hingga usia pensiun.

"Tapi hebatnya 93,5 persen guru di Indonesia mereka berkomitmen akan terus mengajar begitu sampai pensiun. Ini yang perlu kita apresiasi bersama," ucapnya.

Maka dari itu, dia berkomitmen akan menjadi wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan dengan mendorong beberapa solusi strategis.

"Pertama, memprioritaskan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Kedua, memberikan dukungan kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru. Ketiga, realokasi anggaran fokus pada peningkatan kualitas pendidikan berbasis indikator kinerja pendidikan," pungkas salah satu Anggota DPR dari kalangan muda itu.