Indonesia Banjir Impor Tekstil Ilegal dari China, Pemerintah Diminta Segera Ambil Langkah Tegas

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan banjirnya barang tekstil impor ilegal dari China yang masuk ke Indonesia, menyebabkan kerugian yang besar bagi negara.

Dari temuan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) yang mengutip data dari ITC dan TradeMap, di mana dalam lima tahun terakhir terdapat 72.250 kontainer impor tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal dari China yang masuk ke Indonesia.

"Kerugian negara dilaporkan mencapai sekitar Rp 46 triliun. Ini kan besar sekali. Bayangkan kalau bisa dicegah, berapa banyak infrastruktur bisa dibangun termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan, berapa banyak bantuan sosial untuk rakyat kecil bisa diberikan," kata Cucun, Sabtu (8/2/2025).

Menurutnya, penyelundupan menjadi salah satu penyebab hancurnya industri TPT dalam negeri. Dia meminta Pemerintah segera mengambil langkah tegas agar industri TPT di Indonesia tidak semakin meredup.

Selain itu, pemerintah juga diminta agar dapat juga segera menindak dan menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab, penyelundupan barang dan banjirnya transaksi jual beli barang impor ilegal dapat menyebabkan kehancuran industri dalam negeri dan para pelaku UMKM.

"Pemerintah harus turun tangan sehingga industri lokal dapat terlindungi dan tidak terus terpuruk. Ini juga penting demi memastikan produk industri Indonesia punya daya saing, baik di pasar dalam negeri maupun tingkat global," imbuhnya.

Cucun menyoroti, nilai penindakan penyelundupan di 100 hari kerja Presiden Prabowo yang sebesar Rp 4,06 triliun itu setara 42,40 persen dari penindakan sepanjang 2024 di mana tahun lalu, pemerintah melakukan 37.264 penindakan dengan nilai Rp 9,66 triliun.

"Artinya, dalam 100 hari kerja sudah hampir 50 persen nilai penyelundupan selama setahun. Kita bisa melihat bagaimana komitmen dan keseriusan untuk pembenahan di lini ini sangat berdampak besar hasilnya, baik bagi negara maupun rakyat," tutur Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Berdasarkan keterangan Pemerintah, modus penyelundupan barang antara lain pelaku sengaja menyalahkan persyaratan importasi untuk menghindari kepabeanan. Para pelaku juga biasanya, menggunakan jalur yang tidak resmi atau pelabuhan tikus.

Pemerintah menemukan 351 pelabuhan tikus, yang telah teridentifikasi sebagai tempat penyelundupan, salah satunya yang paling banyak di Sumatera bagian Timur. Selain pelabuhan tikus, jalur perbatasan darat juga kerap digunakan untuk penyelundupan.

Ada juga, modus pelaku pura-pura ekspor tapi kemudian diimpor lagi, hingga modus dari sisi alat untuk penyelundupan yaitu menggunakan kapal yang high speed atau dalam hal ini dengan kecepatan di atas 70 knot.

"Maka penting sekali pengawasan di berbagai jalur rawan, baik darat, laut, maupun udara. Kita harap peningkatan pengawasan yang dilakukan kementerian bersama lembaga keamanan dapat mengurangi atau menumpas aksi-aksi penyelundupan. Ini bisa meminimalisir kebocoran anggaran Negara," ucap Cucun.