Eddy Soeparno Usulkan Pertamina Bentuk Tim Investigasi Independen, Jawab Keresahan Publik

AKURAT.CO Kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina yang disebut mencampur Pertalite dengan Pertamax masih menjadi isu yang meresahkan masyarakat saat ini.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, berharap Pertamina segera membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap isu blending illegal ini.

"Menghadapi kasus yang sekarang bergulir ini, saya memandang perlu dibentuknya tim investigasi independen oleh Pertamina. Yang terdiri dari orang-orang yang kredibel, memiliki integritas, dikenal pasar, berasal dari kalangan akademisi, kampus dan institusi yang kredibel untuk mengungkap isu blending illegal ini sekaligus menjawab keresahan publik," jelasnya.

Hal tersebut disampaikan Eddy dalam program salah satu stasiun televisi swasta bertajuk Industrial Summit 2025 dengan tema Kasus Pertamina Vs Kepercayaan Publik di Jakarta, yang digelar Rabu (5/3/2025).

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Dukung Tren Olahraga Lari, Dorong Pemerintah Benahi Kualitas Udara

Menurut Eddy, yang juga Doktor Ilmu Politik UI, keresahan masyarakat belum terjawab karena di satu pihak aparat penegak hukum menyatakan ada blending illegal atau oplosan BBM jenis Pertamax. Tetapi pihak Pertamina menyatakan tidak ada blending illegal.

"Supaya tidak ada kebingungan di masyarakat, perlu ada tim independen yang bisa mengungkap dugaan isu blending illegal. Hal ini juga akan mempercepat pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang saat ini tengah tergerus," katanya.

Eddy menambahkan, kasus korupsi dalam tata kelola minyak Pertamina yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun merupakan momentum untuk membenahi tata kelola distribusi BBM.

Menurut Waketum PAN ini, pengawasan internal perseroan harus diperkuat.

Baca Juga: Sekjen MPR Dorong Peningkatan Efektivitas Kerja

Setiap perseroan memiliki komisaris sebagai wakil pemegang saham dengan tugas mengawasi kinerja perseroan dan direksi.

"Pengawasan ini harus diperkuat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa dan luput dari pengawasan komisaris," tuturnya.

"Pertamina adalah salah satu BUMN yang paling strategis di Indonesia karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kepentingan kita sehari-hari berkaitan dengan Pertamina seperti BBM untuk berkendara dan LPG untuk memasak. Jangan sampai terulang kejadian serupa di masa mendatang yang bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN secara luas. Padahal BUMN sesungguhnya memiliki kewajiban untuk kemashlahatan masyarakat," Eddy menjelaskan.

Baca Juga: Pimpinan MPR Yakin Kasus Korupsi Pertamina Niaga Tak Ganggu Distribusi BBM, Dorong Pengawasan Lebih Ketat