Eks Ketum IDI: Rencana Pemerintah Ambil Alih Pengawasan Etik Dokter Bisa Bikin Sistem Jadi Mandek!

AKURAT.CO Di tengah maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan tenaga kesehatan, muncul rencana pemerintah untuk mengambil alih peran pengawasan etik dari organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Namun, wacana ini justru menuai kritik dari kalangan internal profesi medis sendiri.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Dr. Daeng M. Faqih, secara tegas menyatakan, pengawasan etik seharusnya tetap berada di tangan organisasi profesi.

Menurutnya, IDI sebagai organisasi yang memahami betul seluk-beluk dunia kedokteran, lebih tepat dalam menjalankan fungsi pembinaan etik.

“Lulusan kedokteran setelah pendidikan, yang membina itu IDI. Tapi sekarang justru IDI dilepas. Lucunya, pengawasan etik yang sebelumnya dilakukan IDI malah mau diambil alih pemerintah. Ini jadi membingungkan,” ujar Daeng saat dihubungi Akurat.co, Sabtu (19/4/2025).

Ia menekankan, etika profesi tidak cukup hanya ditetapkan dalam aturan tertulis, tetapi perlu pembinaan berkelanjutan.

Jika pengawasan diambil alih oleh pemerintah yang memiliki segudang tugas lain, dikhawatirkan akan sulit untuk menjaga konsistensi dan kualitas etika profesi tenaga kesehatan.

Baca Juga: Paula Verhoeven Minta Bantuan ke Hotman Paris, Langsung Disuruh Banding!

“Pertanyaannya, apakah pemerintah punya waktu dan sumber daya untuk mengawasi secara terus-menerus? Ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan setengah-setengah,” tegasnya.

Lebih jauh, Daeng juga menyoroti proses seleksi calon dokter spesialis yang dinilainya masih timpang.

Saat ini, seleksi lebih fokus pada aspek akademik dan kemampuan finansial, tanpa mengedepankan penilaian etika atau kesiapan mental calon dokter.

“Yang dilihat sekarang cuma kepintaran otak. Etika dan kesiapan mental tidak tersentuh. Bahkan, maaf saja, di fakultas kedokteran itu kadang yang dipertanyakan adalah: sanggup bayar atau tidak,” kritiknya tajam.

Ia pun mendorong agar proses seleksi calon dokter diperbaiki dengan menambahkan tes kejiwaan dan evaluasi etika, agar dokter yang lahir dari sistem pendidikan memiliki integritas dan moral yang kuat.

“Kalau memang mau benahi sistem, jangan ambil alih, tapi perkuat fungsi pengawasan bersama. IDI harus tetap jadi garda depan dalam pembinaan etik profesi,” pungkasnya.