Soal Pemberhentian Gus Yahya dari Ketum PBNU, KH Imam Jazuli: Sudah Sangat Jelas, Masih Ada Saja yang Ngeyel

AKURAT.CO Dinamika internal PBNU kembali memanas setelah munculnya surat keputusan Syuriyah PBNU yang menyatakan pemberhentian Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari posisi Ketua Umum mulai 26 November 2025.

Di tengah perdebatan soal keabsahan keputusan tersebut, tanggapan tegas datang dari KH Imam Jazuli yang menilai bahwa keputusan Syuriyah sudah sangat terang benderang dan tidak semestinya diperdebatkan lagi.

Lewat unggahan di akun Facebook resminya pada Rabu (26/11/2025), KH Imam Jazuli menulis komentar bernada geram terhadap sikap kubu Gus Yahya yang tetap bertahan tidak mundur.

“Mosok sudah sesoreh ini masih ada yang ngeyel… belajar terima kenyataan Guse,” tulisnya. Ungkapan itu sontak memicu reaksi luas di kalangan Nahdliyin yang sejak pagi mengikuti perkembangan polemik dua kubu di PBNU.

Pernyataan KH Imam Jazuli muncul di tengah silang klaim mengenai legalitas surat pemberhentian yang diterbitkan Syuriyah PBNU. Surat edaran bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025, tertanggal 25 November 2025, menyatakan bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum dan kepemimpinan sementara diambil alih oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar. Namun kubu Gus Yahya menolak keputusan tersebut dan menyebut bahwa Syuriyah tidak memiliki kewenangan memberhentikan ketua umum tanpa Muktamar.

Dalam konferensi pers sebelumnya, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur. “Saya diminta mundur dan saya menolak mundur. Saya menyatakan tidak akan mundur, dan saya tidak bisa diberhentikan kecuali melalui Muktamar,” ujarnya, mengkritik mekanisme rapat harian Syuriyah yang dianggap tidak memberikan ruang klarifikasi dan melampaui kewenangan.

Ketegangan semakin meningkat ketika PBNU mengeluarkan surat nomor 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025 yang ditandatangani Gus Yahya dan Wakil Sekretaris Jenderal H. Faisal Saimima. Surat tersebut menegaskan bahwa dokumen yang menyatakan pemberhentian dirinya tidak memenuhi unsur administrasi resmi PBNU karena tidak memuat tanda tangan lengkap empat unsur pimpinan, tidak menggunakan stempel digital Peruri, serta tidak dapat diverifikasi melalui sistem resmi PBNU.

Kubu Gus Yahya menegaskan bahwa surat edaran yang beredar bukan surat final. Dokumen disebut tidak memiliki watermark resmi, tidak disahkan secara digital, dan karena itu dianggap tidak sah secara administratif. Mereka juga meminta seluruh PWNU, PCNU, dan PCI untuk hanya merujuk dokumen yang lolos verifikasi elektronik.

Namun bagi KH Imam Jazuli, seluruh perdebatan administrasi ini justru menunjukkan adanya upaya mempertahankan posisi ketika keputusan Syuriyah sudah jelas terbaca. “Sudah sangat jelas kok masih ngeyel,” tulisnya dalam unggahan yang kini ramai dibagikan.

Ungkapan tersebut mencerminkan dukungan terhadap legitimasi Syuriyah yang dianggap sebagai pemegang otoritas keagamaan tertinggi dalam struktur NU. Dalam beberapa diskusi internal, para kiai pendukung keputusan Syuriyah menilai bahwa persoalan ini bukan semata soal administrasi digital, tetapi soal kepatuhan terhadap keputusan Rais Aam dan kewibawaan qiyadah ulama.

Sementara itu, kubu Gus Yahya justru melihat bahwa peran Syuriyah tidak dapat diterjemahkan sebagai kewenangan absolut menentukan dan memberhentikan kepengurusan tanpa melalui Muktamar. Mereka berpegang pada AD/ART yang menyebut bahwa perubahan kepemimpinan hanya dapat dilakukan melalui forum tertinggi organisasi.

Hingga kini, tarik-menarik legitimasi masih berlangsung. Kubu Syuriyah menganggap keputusan pemberhentian final, sementara kubu Gus Yahya menegaskan bahwa semua dokumen pemberhentian tidak memenuhi syarat administrasi. Situasi ini juga memicu polarisasi di akar rumput, dari PWNU hingga tingkat ranting, yang kini menunggu langkah berikutnya dari masing-masing pihak.

Ungkapan KH Imam Jazuli, meski singkat, tampaknya menjadi simbol kekecewaan sebagian kalangan kiai terhadap sikap bertahan Gus Yahya. Polemik ini diperkirakan terus bergulir hingga ada sikap resmi yang dapat menjadi rujukan final, baik melalui mekanisme organisasi maupun mediasi internal.