DPR Kawal Reformasi Ekonomi, Hukum dan Politik Bebas Aktif di Tengah Dinamika Global

AKURAT.CO Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan komitmen DPR dalam mengawal berbagai agenda strategis nasional. Mulai dari integritas pengelolaan perekonomian, reformasi hukum, hingga pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif di tengah situasi global yang semakin terhubung.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

"Pada masa sidang ini, DPR RI melalui fungsi konstitusional telah merespon berbagai hal penting dan strategis yang berkaitan dengan integritas pengelolaan perekonomian nasional; kebutuhan reformasi hukum nasional; penguatan perlindungan sosial di bidang kesehatan; serta pelaksanaan politik luar negeri yang tetap berada pada jalan politik bebas aktif," ujar Puan.

Baca Juga: Puan: Keputusan Raker DPR Bukan Formalitas, Pemerintah Wajib Tindak Lanjuti

Dia menilai, situasi global saat ini ditandai oleh keterbukaan dan interkoneksi yang semakin intens. Negara-negara tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam jejaring ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

"Tidak ada negara yang dapat maju tanpa kerja sama antarnegara. Tatanan kerja sama internasional hari ini dibangun di atas norma dan komitmen bersama," katanya.

Menurutnya, pembangunan tidak lagi semata diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial yang dirasakan rakyat.

Dalam konteks dunia yang saling bergantung, Puan menekankan pentingnya Indonesia memperkuat daya tahan dan daya saing nasional agar memiliki posisi tawar yang kuat dalam tatanan global.

Di bidang ekonomi, DPR akan terus mengawal kebijakan yang memperkuat kemandirian industri nasional, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan perlindungan tenaga kerja.

Sementara di bidang sosial dan budaya, penguatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, disebut tetap menjadi prioritas kerja parlemen.

Baca Juga: Puan Desak Pemerintah Maksimalkan Peran Indonesia Bela Palestina di Forum PBB

"Di bidang politik, komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia harus terus ditegakkan melalui regulasi yang memiliki legitimasi sosial yang kuat," tegas Puan.

Melalui agenda kerja yang terarah dan terukur, DPR bukan sekadar menanggapi perkembangan global, melainkan juga mengupayakan agar peran Indonesia dalam tatanan dunia.

"Dengan agenda yang jelas dan terukur tersebut, DPR RI tidak hanya merespons dinamika global, tetapi juga memastikan bahwa keberadaan Indonesia dalam ekosistem global menjadi peluang untuk memperkuat kedaulatan, kesejahteraan, dan martabat bangsa," tutup Puan.