DPD RI Akan Temui Menko Polkam, Cari Jalan Selesaikan Konflik di Papua

AKURAT.CO Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, mengatakan akan menemui Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, guna mencari solusi dalam penyelesaikan konflik dan kekerasan yang terjadi di Tanah Papua.

"Kami lagi minta waktu ke Menko Polkam, mungkin hari Jumat (minggu ini) kami akan ketemu di Menko Polkam untuk membicarakan dinamika persoalan ini dan ke Kapolri serta Panglima TNI," kata Yorrys dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, persoalan Papua tidak hanya berkaitan dengan konflik yang kerap terjadi. Tetapi juga menyangkut dinamika yang lebih luas, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua yang meninggalkan banyak persoalan.

Baca Juga: DPD RI Soroti Konflik Papua, Desak Solusi Komprehensif dan Perlindungan Masyarakat

"Ini kan bukan hanya masalah peristiwa tanggal 14 April saja. Kita juga sedang menyoroti konflik PSN yang di tanah Papua," ucapnya.

Salah satu sorotan utama adalah proyek di Merauke yang mencakup lahan sekitar 2 juta hektare. Dari total yang ada, sekitar 1 juta hektare direncanakan untuk bioetanol berbasis tebu dan 1 juta hektare untuk sawah dalam program food estate.

Untuk itu, DPD berencana melakukan kunjungan ke Merauke dan wilayah lain seperti Mebrat dan Tanguh untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

"Pertanyaan yang mengemuka, 2 juta hektare itu bukan tanah datar. Awalnya itu hutan. Kalau hutan pasti ada kayu, kalau ditebang ke mana? Itu bukan masuk dalam food estate," tuturnya.

Selain PSN, dia juga menyinggung upaya dialog antara pemerintah dan kelompok di Papua yang dinilai belum menemukan format yang tepat. Dia mengungkapkan, upaya dialog sudah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.

"Dialog ini sudah dicoba dengan berbagai pola, tapi memang sulit mencari formula yang tepat," tambah dia.

Baca Juga: Konflik Papua Memanas, DPD RI Sodorkan 7 Tuntutan ke Pemerintah untuk Hentikan Kekerasan

Salah satu kendala adalah belum adanya kesatuan sikap dari berbagai kelompok di Papua. Sebab, ada banyak faksi yang belum memiliki kesepahaman untuk duduk dalam satu kerangka dialog.

"Kalau pemerintah pasti siap, tapi dari pihak sebelah belum siap. Semua mengaku. Pertanyaannya, bisakah semua faksi itu menjadi satu dan menentukan model dialog?" jelasnya.

Di sisi lain, Otonomi Khusus (Otsus) dinilai masih menjadi salah satu pendekatan utama untuk dapat penyelesaian persoalan Papua.