Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana Sumatera Harus Dibarengi Evaluasi Produksi Pangan

AKURAT.CO Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 877 miliar ke tiga provinsi terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Anggaran itu disebut dapat digunakan oleh masing-masing provinsi, untuk merehabilitasi lahan pertanian yang hancur karena banjir bandang.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mencatat terdapat 94.742 hektare sawah yang terdampak bencana di 3 wilayah tersebut.

Baca Juga: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mengatakan rehabilitasi jangan hanya dipahami sebagai proyek pemulihan fisik sawah. Melainkan jadi bagian dari strategi perlindungan ketahanan pangan nasional jangka panjang, di tengah meningkatnya risiko bencana dan tekanan terhadap sektor pertanian.

Sebab, bencana yang merusak lahan pertanian pada dasarnya tidak hanya berdampak pada petani di tingkat lokal. Tetapi juga memengaruhi stabilitas produksi pangan, distribusi hasil pertanian, hingga potensi tekanan harga pangan di tingkat masyarakat.

Karena itu, dia mengingatkan agar setiap kerusakan sawah akibat banjir, longsor, atau bencana hidrometeorologi lain perlu dibaca sebagai indikator meningkatnya kerentanan sektor pangan nasional terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

"Maka langkah rehabilitasi lahan perlu dibarengi dengan evaluasi yang lebih menyeluruh mengenai ketahanan infrastruktur pertanian Indonesia menghadapi bencana," kata Alex melalui keterangan tertulis, Minggu (10/5/2026).

Pimpinan Komisi bidang Pertanian DPR itu pun mengatakan, persoalannya bukan hanya bagaimana memperbaiki sawah yang rusak. Tetapi bagaimana memastikan kawasan pertanian produktif tidak terus-menerus mengalami kerusakan berulang setiap musim ekstrem.

"Untuk itu, ada beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah," paparnya.

Baca Juga: Kasus Stroke Masih Tertinggi, RS Premier Bintaro Perkuat Rehabilitasi

Pertama, ketepatan sasaran rehabilitasi dan kecepatan pemulihan produksi. Rehabilitasi lahan harus dipastikan benar-benar menjangkau wilayah yang paling terdampak dan segera mengembalikan kemampuan petani untuk kembali menanam.

Hal ini dinilai penting sebab keterlambatan pemulihan sawah pada akhirnya berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan stabilitas pasokan pangan daerah.

Kemudian aspek kedua adalah penguatan infrastruktur mitigasi pertanian. Pemerintah perlu memperkuat sistem irigasi, drainase, embung, hingga perlindungan daerah aliran sungai di kawasan pertanian rawan bencana.