Fahri Hamzah: Tata Kelola Haji Naik Kelas di Era Prabowo

AKURAT.CO Upaya pemerintah membenahi tata kelola ibadah haji terus mendapat sorotan positif dari banyak pihak.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan, di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan jemaah haji, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di era Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah baru yang menunjukkan keseriusan negara dalam memperbaiki sistem haji secara menyeluruh.

Fahri, yang pernah menjadi Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, menilai pengelolaan haji di bawah pemerintahan Presiden Prabowo mulai menunjukkan perubahan nyata, melalui berbagai pembenahan pelayanan dan tata kelola.

Menurutnya, pembentukan kementerian khusus yang menangani urusan haji menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi sekadar berbicara soal reformasi pelayanan tetapi mulai menjalankan langkah konkret yang dirasakan langsung oleh jemaah.

"Dalam urusan haji, pemerintahan Presiden Prabowo tampaknya mulai menunjukkan perbedaan yang jelas. Bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret yang langsung dirasakan jemaah," ujar Fahri, kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Baca Juga: Jelang Puncak Ibadah Haji, Kemenhaj Perkuat Pelindungan Jemaah dari Praktik Ilegal

Sejumlah perbaikan mulai terlihat dari kualitas pelayanan di lapangan, mulai dari penyediaan makanan yang lebih layak, pelayanan lebih tertib, hingga kesiapan petugas dalam mendampingi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.

Selain itu, Fahri mengapresiasi upaya pemerintah menjaga biaya pergi haji tetap terjangkau, di tengah kompleksitas pengelolaan jutaan antrean jemaah Indonesia

Ia berharap sistem antrean haji dapat terus diperbaiki, agar masa tunggu keberangkatan yang saat ini mencapai puluhan tahun bisa dipersingkat.

Fahri juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas petugas haji. Menurutnya, pelibatan unsur TNI dan Polri dalam pelayanan lapangan menjadi langkah yang tepat karena ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik, disiplin dan koordinasi yang kuat.

"Dulu banyak laporan, petugas haji jangankan menolong, malah ditolong," katanya.

Baca Juga: Timwas DPR Akan Cek Langsung Kapasitas Hotel hingga Katering Jemaah Haji di Arab Saudi

Pembentukan Kemenhaj menjadi momentum penting untuk mengatasi persoalan birokrasi yang selama ini dinilai lambat dan tumpang tindih dalam pengelolaan ibadah haji.

"Haji adalah perjalanan spiritual yang kolosal. Di dalamnya banyak elemen logistik dan manajemen spasial yang harus ditangani secara profesional," ujarnya.

Selain pembenahan pelayanan, Fahri mengapresiasi langkah pemerintah menertibkan travel haji yang dinilai tidak amanah.

Langkah tersebut penting untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan dan janji palsu terkait ibadah haji.

Gagasan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah juga dapat menjadi proyek strategis untuk membantu meringankan beban fisik jemaah selama menjalankan ibadah.

Baca Juga: Imigrasi Gagalkan 80 WNI Diduga Hendak Berangkat Haji Ilegal

Meski memberikan apresiasi terhadap sejumlah pembenahan yang dilakukan pemerintah, Fahri menegaskan evaluasi harus tetap dilakukan secara berkala. Agar peningkatan pelayanan haji dapat berjalan konsisten dari tahun ke tahun.

"Jika konsistensi ini dijaga, maka sejarah mungkin akan mencatat bahwa di era Prabowo, pelayanan haji tidak hanya membaik tetapi naik kelas," pungkasnya.